“Akibat lemahnya data penduduk, setiap pemerintah pusat (kementerian) mau menyalurkan bantuan, terutama untuk penduduk penyandang masalah sosial, misalnya penduduk miskin, pemerintah daerah perlu waktu lama untuk menyediakan, akhirnya bantuan juga lambat diterima masyarakat,” kata
Rusman Ya’qub.
Menurut politisi PPP ini, dalam merencanakan pembangunan daerah, dibutuhkan data penduduk yang valid, sudah terverifikasi, akurat. Tapi faktanya data demikian belum tersedia, kalaupun ada antar OPD terkait, agaknya berbeda-beda.
“Dampak tak tersedianya data yang update, misalnya bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 tahun 2020 lambat tersalurkan. Kerena data yang tersedia data beberapa tahun lalu, maka perlu waktu 2 bulan meng-update-nya,” ujar Rusman.
Kemudian kerap ditemui, data antara OPD satu dengan yang lain kadang tak sinkron, sehingga pada saat ada program yang berkaitan dengan masyarakat maka pemerintah harus kembali melakukan pendataan.
“Data tiap OPD terkait ada. Tetapi ketika disandingkan malah menimbulkan kita bingung sendiri,” ujar Rusman.
Anggota DPRD Kaltim asal Dapil Samarinda ini menambahkan, Pansus LKPJ merekomendasikan adanya sistem Big Data atau data terpusat. Perlu satu OPD yang berwenang dan memegang kendali dalam Big Data.
“OPD lain sifatnya hanya mendukung pengisian data sesuai dengan teknis dan bidangnya. Setelah itu, dikumpulkan ke Big Data,” jelas Rusman.
Selain itu, Rusman juga meminta Kaltim menggunakan sistem data pilah sehingga perencanaan pembangunan daerah kedepan bisa tepat sasaran dan membebani anggaran terlalu besar.
