Samarinda (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Andi Satya Adi Saputra menyatakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digagas pemerintah pusat merupakan momentum untuk memacu perbaikan layanan medis di Kalimantan Timur, khususnya di daerah-daerah terpencil.
"Program ini menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan yang masih tertinggal," ujar Andi Satya di Samarinda, Jumat.
Ia menyoroti kesenjangan kualitas fasilitas kesehatan antara kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda dengan kabupaten lainnya, misalnya di Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Andi Satya berharap, dengan adanya program ini, kualitas pemeriksaan kesehatan di seluruh wilayah Benua Etam dapat merata.
"Harapannya, masyarakat di daerah terpencil bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang sama baiknya dengan yang ada di Samarinda dan Balikpapan," tegasnya.
Lebih lanjut, legislator yang juga seorang dokter itu menyoroti permasalahan kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter di Kaltim
"Berdasarkan data yang kami terima dari Dinas Kesehatan, Kaltim masih kekurangan sekitar 2.000 dokter," ungkapnya yang berkecimpung pada komisi yang mengurusi sektor kesehatan tersebut.
Ia menjelaskan, distribusi dokter yang tidak merata menjadi salah satu kendala. Sebagian besar dokter terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan dan Bontang.
"Ini menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana caranya memenuhi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan lainnya," kata Andi Satya.
Politisi partai Golkar ini mendorong Dinkes Kaltim untuk merumuskan strategi dalam mengatasi kekurangan tenaga kesehatan.
"Harus ada strategi khusus untuk mengejar ketertinggalan ini, terutama dalam lima tahun ke depan," tegasnya.
Andi Satya menyampaikan bahwa mengandalkan lulusan fakultas kedokteran dari perguruan tinggi daerah saja tidaklah cukup.
"Di Samarinda hanya ada dua fakultas kedokteran, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jika mengandalkan lulusan dari kedua fakultas ini saja, kita membutuhkan waktu 10 tahun untuk memenuhi kebutuhan 2.000 dokter," paparnya.
Oleh karena itu, ia mendesak Dinas Kesehatan untuk mencari solusi alternatif, seperti program beasiswa kedokteran bagi putra daerah atau penempatan dokter berdasarkan sistem zonasi.
Andi Satya optimistis, dengan adanya program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan strategi yang tepat dari Dinas Kesehatan, layanan kesehatan di Kalimantan Timur akan semakin baik dan merata.
