Samarinda (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggarap 50 desa di wilayah itu menjadi ruang pemberdayaan berbasis digital pada tahun ini.
"Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemprov Kaltim dalam mendorong kemajuan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi," kata Kepala DPMPD Kaltim Puguh Harjanto di Samarinda, Kamis.
Ia mengungkapkan program digitalisasi desa ini merupakan target menyeluruh Pemprov Kaltim yang dijalankan melalui sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
"Digitalisasi desa ini adalah target kami di Kalimantan Timur dengan program-program kolaborasi bersama Dinas Kominfo mewujudkan 841 desa di wilayah ini melek teknologi," ujarnya kepada ANTARA usai menjadi salah satu narasumber pada kelompok diskusi terpumpun di Gedung Creative Hub Kaltim, Samarinda.
Lebih lanjut, Puguh menjelaskan ruang yang disebut creative hub ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung dan dikembangkan menjadi pusat kantor bersama atau co-working space bagi masyarakat desa. Fasilitas ini menjadi katalisator bagi berbagai sektor di desa untuk bergerak dan terkoneksi dengan lebih baik.
Ia mencontohkan dalam sektor pariwisata dan pemberdayaan budaya lokal, adanya digitalisasi mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperluas promosi, dan memaksimalkan jangkauan melalui platform digital.
Tahun ini, lanjut Puguh, sebanyak 50 desa di tujuh kabupaten menjadi fokus utama program ini.
"Ini ruang bagi desa untuk bisa beraktivitas dalam mendorong pemberdayaan inklusif desa, bahkan secara jangka panjang untuk mengembangkan ekspor produk desa, untuk mengembangkan hilirisasi produk-produk desa sehingga tentu akses pasar juga maksimal lagi ke depan," jelasnya.
Diskominfo terus memacu pula realisasi program penyediaan internet gratis di seluruh desa wilayahnya, sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat di tingkat desa.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengungkapkan prioritas perdana dalam program ini adalah memastikan kantor desa, sekolah, dan puskesmas, memiliki akses internet yang memadai. Ketersediaan internet di fasilitas-fasilitas publik ini menurutnya dapat mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan secara daring.
"Kita siapkan bagaimana kantor desa punya akses, kemudian pelayanan publik jadi lebih cepat. Nanti kalau kantor desanya sudah, kemudian sekolah dan puskesmasnya sudah, baru kita ke Creative Hub, kalau itu juga sudah, baru kita ambil satu titik WiFi di ruang publik," jelas Faisal.
Berdasarkan data yang dihimpun Diskominfo Kaltim, kata dia, tidak semua desa di provinsi ini memiliki akses internet. Dari total 841 desa, teridentifikasi sekitar 50 desa yang belum terjangkau jaringan internet. Menindaklanjuti hal tersebut Diskominfo Kaltim telah menyiapkan upaya untuk mengatasi permasalahan ini.
Lebih lanjut Faisal menjelaskan pihaknya akan menyesuaikan solusi penyediaan internet dengan kondisi geografis dan infrastruktur di masing-masing desa. Jika memungkinkan untuk menarik kabel fiber optik , maka opsi tersebut akan menjadi prioritas. Namun, untuk desa-desa yang sulit dijangkau kabel, Diskominfo Kaltim akan memanfaatkan teknologi Very Small Aperture Terminal (VSAT) atau Starlink.
