Samarinda (ANTARA) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Kalimantan Timur mengungkapkan sementara ini pihaknya mencatat sekitar 650 masyarakat terdampak dugaan bahan bakar minyak (BBM) tercemar.
Kepala Disperindagkop Kaltim Heni Purwaningsih di Samarinda, Rabu menjelaskan bahwa dalam proses pengaduan, pihaknya meminta pelapor untuk melampirkan sejumlah bukti pendukung.
Bukti-bukti tersebut meliputi struk pembelian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kuitansi perbaikan kendaraan, serta dokumentasi visual terkait kondisi BBM yang diduga bermasalah saat diperbaiki di bengkel.
"Dari pengaduan-pengaduan yang masuk tersebut, kami melakukan sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memediasi dan memanggil beberapa pihak yang terkait untuk mulai menyidangkan terkait dengan pengaduan BBM ini," ujar Heni.
Ia menambahkan, sidang BPSK menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang diadukan, pelapor, perwakilan Pertamina Patra Niaga, pengelola SPBU tempat pembelian BBM, pihak bengkel yang melakukan perbaikan, serta anggota BPSK dari tingkat provinsi maupun Kota Samarinda.
Lebih lanjut, Heni menyoroti dampak langsung dari kasus dugaan BBM tercemar ini terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM di sektor transportasi dan logistik.
"Artinya, di luar yang mengadukan di platform Aksi Konsumen Cerdas, Ayo Mengadu (Si Komeng) itu sudah ada kurang lebih 650 masyarakat yang terdampak dari BBM ini," ungkapnya.
Ia menjelaskan, keluhan masyarakat yang terdampak ini telah disampaikan dan difasilitasi oleh Komisi II DPRD Kaltim dengan menghadirkan berbagai pihak terkait.
Meskipun demikian, Heni menegaskan bahwa proses investigasi dan pengecekan masih terus berjalan. Sebelumnya, Gubernur Kaltim dan pihak kepolisian juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan langsung ke beberapa SPBU.
"Memang sementara belum ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan SOP dari masing-masing SPBU yang ada. Sehingga kami terus menyelidiki itu, melakukan investigasi," katanya.
Heni menekankan bahwa kasus dugaan BBM tercemar ini menjadi perhatian serius Gubernur Kaltim karena dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. Ia mencontohkan, pengemudi ojek daring (ojol) yang biasanya dapat beraktivitas lancar, ada yang harus menghadapi kerusakan kendaraan dan mengeluarkan biaya perbaikan.
"Nah, itu juga menjadi salah satu landasan kami untuk melakukan sidang BPSK, investigasi berbagai kondisi-kondisi dan menghadirkan beberapa pihak yang berkompeten," jelasnya.
Kendati demikian, Heni memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui berbagai pihak terkait, terus berupaya melakukan investigasi secara menyeluruh untuk menemukan akar permasalahan dan memberikan solusi yang adil bagi konsumen yang dirugikan.
