Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan skema pembiayaan khusus melalui perbankan negara dan daerah untuk mendukung operasional ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar mampu berbisnis secara mandiri.
"Meskipun badan hukum sudah ada, banyak koperasi menghadapi masalah permodalan, sehingga kami mendukung dengan mekanisme pembiayaan melalui Bank Himbara dan Bank Daerah," kata Pelaksana Tugas Kabid Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindakop) Kaltim Ronny Suhendra di Samarinda, Minggu.
Pembiayaan khusus itu menjadi respons atas masalah lembaga ekonomi kerakyatan, yaitu pemilik modal tunggal sering menghambat arus kas awal.
Sistem kepemilikan koperasi di Indonesia yang berbasis pada anggota membuat entitas itu tidak bergantung pada suntikan dana satu orang pemimpin perusahaan layaknya korporasi swasta.
Dukungan finansial tersebut diperkuat dengan peluncuran sistem digital bernama Simkopdes yang dirancang khusus untuk mempermudah proses pengajuan pembiayaan dan pinjaman bisnis.
"Pemerintah menargetkan integrasi Simkopdes dapat mempercepat akses permodalan bagi 1.037 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah resmi berbadan hukum di Kalimantan Timur," ujar Ronny.
Baca juga: Wamenkop setuju Koperasi Merah Putih juga sebagai dapur MBG
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi landasan hukum guna mengembangkan ekonomi desa melalui jejaring koperasi desa dan kelurahan.
Selain akses modal tunai, pemerintah juga menggandeng mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyediakan barang dagangan dengan sistem kerja sama yang menguntungkan.
Mitra BUMN berperan vital dalam menyuplai komoditas penting seperti LPG bersubsidi, beras bersubsidi, serta pupuk untuk didistribusikan langsung oleh koperasi kepada warga.
"Tujuan besar dari rantai pasok itu adalah memotong jalur distribusi agar kebutuhan pokok masyarakat desa tersedia dengan harga yang jauh lebih murah dan mudah dijangkau," ujar Ronny.
Beberapa unit koperasi yang berlokasi di Samarinda, Balikpapan, Paser, Kutai Kartanegara, dan Berau tercatat telah memulai kegiatan operasional dengan memanfaatkan dukungan rantai pasok tersebut.
"Guna memastikan modal yang dikucurkan dikelola dengan benar, Kementerian Koperasi mendanai penuh pelatihan bagi para pengurus dan pengawas di seluruh Kalimantan Timur," demikian Ronny.
Baca juga: Muhaimin: Indomaret-Alfamart ancam pelaku UMKM perdesaan
