Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengurai hambatan distribusi bahan pokok penting (bapokting) ke wilayah perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu.
"Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Perhubungan dan BPH Migas untuk mengatasi kendala administrasi kapal pengangkut dalam mendapatkan subsidi BBM yang selama ini menghambat arus barang," ujar Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kaltim Ali Wardana di Samarinda, Sabtu.
Disperindagkop Kaltim melakukan langkah pemantauan ketersediaan stok secara real-time setiap hari dengan melibatkan bagian ekonomi pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
"Hasil pantauan lapangan tersebut langsung dilaporkan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat untuk memastikan data stok nasional selalu terbarui dan akurat," katanya.
Perhatian khusus diarahkan pada percepatan distribusi ke wilayah terpencil seperti Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai yang aksesnya sangat bergantung pada kondisi alam dan debit air sungai.
Pemerintah daerah merespons kondisi alam yang membaik akibat turunnya hujan dengan mengoptimalkan pengiriman barang melalui jalur sungai yang kini sudah bisa dilalui kapal besar.
Baca juga: Dishub Kaltim urus 23 kapal sungai dapatkan BBM subsidi
Disampaikan Ali, sebagai langkah antisipasi darurat, pemerintah provinsi juga telah menyiagakan skema program operasi pasar jika sewaktu-waktu diperlukan intervensi suplai untuk menstabilkan harga.
Upaya konkret yang tak kalah penting difokuskan pada penyelesaian masalah legalitas administrasi perizinan kapal agar pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk transportasi sungai tidak lagi terkendala.
Pihaknya mencatat progres dari total 28 kapal angkutan sungai yang beroperasi, di mana 23 unit kapal sedang difasilitasi pengurusan dokumennya.
Dari koordinasi dengan Dishub Samarinda, Ali menyebut sebanyak 13 hingga 14 kapal di antaranya kini telah dinyatakan lengkap seluruh persyaratan administrasi dan tinggal menunggu penerbitan izin jalan resmi dari otoritas terkait.
Sementara itu, tujuh dari sembilan kapal sisanya telah merampungkan berkas persyaratan untuk selanjutnya diajukan verifikasinya ke BPH Migas serta Kementerian Perhubungan.
"Sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah dan instansi vertikal ini mampu memberikan jaminan kepastian pasokan bagi masyarakat di wilayah hulu Sungai Mahakam secara berkelanjutan," demikian Ali Wardana.
Baca juga: Dinsos Kaltim pastikan logistik korban banjir Kukar terpenuhi
