Balikpapan (ANTARA) - Analis ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai rencana pemerintah memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Mereka menilai teknologi nuklir generasi terbaru semakin efisien dan aman, serta memiliki manfaat ekonomi yang luas, sehingga layak dipertimbangkan dalam agenda transisi energi jangka panjang.
Ia mengatakan nuklir memiliki keunggulan dari sisi energi bersih dan efisiensi biaya dalam jangka panjang. Ia menyebut teknologi reaktor generasi keempat yang berkembang saat ini telah dirancang lebih aman, termasuk terhadap risiko guncangan gempa.
“Dari perspektif energi bersih dan energi murah, nuklir jelas masuk kategori itu. Risiko memang ada, tetapi teknologi generasi keempat jauh lebih aman dibanding generasi sebelumnya. Secara ekonomi dan teknologi, nuklir sangat layak dipertimbangkan,” ujarnya.
Purwadi menjelaskan bahwa energi nuklir sebenarnya telah tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), meski porsinya masih di bawah lima persen. Menurut dia, pemanfaatan nuklir tidak hanya terbatas pada pembangkitan listrik, tetapi juga memiliki manfaat turunan yang signifikan bagi sektor kesehatan, pangan, dan pertanian.
“Di Unmul ada konsep kedokteran nuklir untuk penanganan penyakit jantung tanpa operasi. Di sektor pangan, iradiasi bisa membuat produk bertahan hingga satu tahun. Di pertanian, teknologi nuklir bisa meningkatkan produktivitas tanaman,” katanya.
Dosen energi dari STT Migas Balikpapan, Andi Jumardi, menilai Indonesia memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengembangkan industri nuklir. Ia juga menyebut Indonesia memiliki cadangan uranium, termasuk di Kalimantan Barat, yang dapat menjadi modal awal pengembangan teknologi tersebut.
“Industri nuklir saat ini sudah sangat modern. Kekhawatiran publik seringkali merujuk pada kasus Fukushima, padahal itu force majeure. Teknologi sekarang berkembang untuk mengantisipasi risiko serupa,” ujarnya.
Sementara itu, analis kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul, mengingatkan bahwa pengembangan PLTN tetap harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Ia menilai Kalimantan memiliki potensi sebagai wilayah pengembangan energi, namun nuklir tidak boleh dijadikan satu-satunya solusi untuk kebutuhan nasional.
“Kalau nuklir ingin digunakan, persiapannya harus sangat matang, baik dari sisi infrastruktur maupun SDM. Dampaknya besar jika terjadi kesalahan,” katanya.
Meski demikian, Saipul menilai nuklir tetap penting sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan energi nasional. “Energi nuklir itu bisa menjadi tabungan untuk generasi berikutnya. Ketika batubara dan migas menurun, nuklir bisa menjadi alternatif. Karena itu persiapannya harus dimulai sejak sekarang,” ujarnya.
Pandangan para akademisi ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Dalam forum Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta pekan lalu, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan PLTN sebesar 7 gigawatt secara bertahap hingga 2034, dimulai dari kapasitas awal 500 megawatt sebagai fase pertama.
