Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan komite nasional yang merupakan struktur dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan diisi oleh teknokrat-teknokrat berkebangsaan Palestina.
Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/2) malam, selepas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan menteri luar negeri, praktisi, dan para ahli hubungan internasional, Arif menjelaskan komite nasional itu merupakan badan pelaksana yang nantinya ditugaskan menjalankan kegiatan-kegiatan dari BoP.
"BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada national committee (komite nasional, red.) yang diisi oleh teknokrat Palestina. Itu kesepakatannya sebenarnya. Jadi akan ada tim khusus dari orang Palestina, yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu, dan (badan itu, red.) akan menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di BoP," kata Wamenlu Arif Havas menjawab pertanyaan wartawan.
Pada kesempatan sama, Arif melanjutkan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota BoP juga menjadi kesepakatan bersama Indonesia dengan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, yang selama beberapa kali rapat membahas masalah Palestina.
Beberapa negara itu berada di kawasan Timur Tengah, tetapi ada juga yang di luar itu, misalnya seperti Turki, Indonesia, Pakistan.
"Ini merupakan kerja bersama ya," ujar Arif.
Baca juga: Indonesia siapkan opsi keluar Dewan Perdamaian jika Palestina tidak merdeka
Sementara itu, terkait iuran yang telah ditetapkan Amerika Serikat selaku inisiator BoP, Arif menyebut Indonesia masih dalam posisi mengkonsultasikan itu dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya yang tergabung dalam BoP.
Arif menyebut untuk sampai pada masalah pembayaran iuran keanggotaan, prosesnya masih panjang.
Oleh karena itu, Arif pun belum dapat menjawab pertanyaan mengenai besaran iuran yang akan dibayarkan Indonesia, mekanisme penggunaan dana, ataupun waktu iuran tersebut akan dibayarkan.
"Bahasannya (mengenai iuran, red.) belum ada. Jadi, yang penting sekarang ini setelah ada kesepakatan, kemudian (dibuat) detailnya, harus dibikin rambu-rambu, dan negara-negara yang setuju, koordinasi, posisi, mekanismenya seperti apa. Itu penting sekali," ujar Wamenlu.
Indonesia resmi masuk sebagai anggota BoP setelah Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani piagam pembentukan lembaga tersebut saat acara peluncurannya di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Selain Indonesia, negara-negara lain yang juga menandatangani piagam Dewan Perdamaian itu, antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Republik Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UAE), dan Uzbekistan.
Baca juga: Pembayaran Dewan Perdamaian diambil dari anggaran Kemenhan
