Otorita fokus rampungkan hunian dan perkantoran ASN di IKN

Pengerjaan pembangunan hunian dan perkantoran ADN tahap satu sudah selesai, saat ini masuk tahap dua

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fokus merampungkan hunian dan perkantoran Aparatur Sipil Negara (ASN) seiring rencana pegawai dari kementerian dan lembaga negara segera bertugas di Kawasan Inti Pusat Pemerintah Ibu Kota Indonesia itu yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Pengerjaan pembangunan hunian dan perkantoran ADN tahap satu sudah selesai, saat ini masuk tahap dua," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Penajam Paser Utara, Rabu.

Ia mengatakan pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.

Sejumlah langkah dilakukan OIKN agar proses transisi atau kepindahan ASN dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) berjalan lancar dan terencana.

ASN bekerja di instansi pemerintah dengan status resmi, keberadaan pegawai pemerintah tersebut di IKN menjadi simbol dimulainya operasional pemerintahan di Ibu Kota Indonesia baru.

Direncanakan ASN dari 16 kementerian dan lembaga negara mulai beraktivitas di KIPP IKN, jelas dia, seiring infrastruktur dasar tahap awal di Ibu Kota Indonesia itu rampung.

Otorita IKN melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta jajaran sekretaris jenderal dari 16 kementerian dan lembaga negara.

"Tahun ini sangat krusial pembangunan IKN dengan persiapan pemindahan ASN, kesiapan perkantoran dan hunian jadi perhatian utama," katanya.

Istana Wakil Presiden juga sudah rampung 100 persen sebagai kediaman dan kantor wakil presiden yang juga direncanakan segera beraktivitas di IKN, saat ini sekitar 50 orang staf wakil presiden dilaporkan berada di IKN untuk melakukan persiapan teknis.

Seiring penyelesaian sejumlah persiapan tersebut, menurut dia, pemerintah bakal mengaktifkan peran IKN sebagai pusat kerja pemerintahan secara bertahap pada 2026.

Pemerintah, kata dia, juga menargetkan IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028, dengan merampungkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.