Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Kukar Edi Damansyah mengajak pegawai dan kader pondok bersalin desa (polindes) berpartisipasi melakukan mitigasi stunting, untuk mewujudkan Kukar bebas stunting dalam menyongsong Generasi Emas 2045 yang bertepatan 100 tahun Indonesia merdeka.
"Selain puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu, polindes juga merupakan wadah strategis untuk melakukan deteksi dini terhadap stunting, karena banyak kader yang rutin melakukan sosialisasi dan pencegahan terhadap stunting," ujarnya di Tenggarong, Selasa.
Ia mengatakan bahwa Pemkab Kukar konsisten dalam menangani stunting melalui berbagai pola dan kolaborasi dengan sejumlah pihak, mulai pemerintah, perusahaan, lembaga, pengurus PKK, dan para kader, sehingga konsistensi ini terbukti berhasil menurunkan prevalensi stunting.
Keberhasilan ini dapat dilihat dari peningkatan prestasi dalam tiga tahun terakhir, yakni dari prevalensi stunting sebesar 27,1 persen pada 2022, turun menjadi 17,6 persen pada 2023, dan kembali turun menjadi 14,6 persen pada 2024, sehingga tahun ini diharapkan angkanya terus menurun hingga kemudian bisa menjadi tanpa stunting.
Sebelumnya, saat meresmikan Polindes Loa Lepu dan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kecamatan Tenggarong Seberang, ia juga menyatakan bahwa peran polindes di desa terpencil sangat penting menunjang kesehatan masyarakat dalam penanganan pertama, karena lokasinya jauh dari perkotaan.
Untuk itu, dengan berdirinya fasilitas layanan kesehatan baru tersebut, yang harus dipahami adalah tantangan ke depan, terutama dalam manajemen pengelolaan, sehingga fasilitas yang ada bisa berjalan baik dan dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, terutama warga desa setempat.
"Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Tenggarong Seberang, segera membuat struktur organisasi dan menegaskan tugas maupun fungsi masing-masing, sehingga polindes menjadi penunjang pelayanan kesehatan yang efektif di desa setempat. Segera pula lengkapi fasilitas serta persediaan obat," ujarnya.
Ia menekankan tentang teknis standar operasional prosedur segera dibuat oleh Dinas Kesehatan Kukar agar pelayanannya standar, termasuk sumber daya manusia tenaga kesehatan yang mengisi tempat pelayanan kesehatan pun harus disiapkan dengan baik dan diupayakan diisi oleh putra puteri daerah setempat agar efektif dan efisien.
