Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program "Beasiswa Kukar Idaman" untuk mempermudah sekaligus memperbanyak generasi penerus memperoleh bantuan biaya pendidikan.
"Program Beasiswa Kukar Idaman (Inovatif, Daya Saing, dan Mandiri) seperti beasiswa untuk pelajar, diploma, sarjana, hingga beasiswa 1.000 Guru Sarjana harus ada evaluasi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, kemudian dilakukan perbaikan jika ada yang lemah," ujar Bupati Kukar Edi Damansyah di Tenggarong, Jumat.
Proses pendaftaran Beasiswa Kukar Idaman Tahap I 2025 sedang berlangsung, dibuka mulai 3 Februari hingga 17 April 2025, di mana terdapat dua jenis beasiswa, yaitu beasiswa stimulan atau bantuan pendidikan.
Beasiswa stimulan ini dibagi menjadi tiga kategori, pertama adalah kategori prestasi akademik, kedua prestasi non-akademik, dan ketiga kategori yatim piatu pra-sejahtera.
Syarat untuk kategori prestasi akademik bagi pelajar SMA adalah peraih rangking 1-3, dibuktikan dengan surat dari sekolah. Sedangkan untuk program D4 atau Strata 1 dibuktikan dengan nilai IPK minimal 3,0, untuk Strata 2 dan Strata 3 dengan IPK minimal 3,25.
Pada kategori prestasi non-akademik diperuntukkan bagi mereka yang berprestasi di semua bidang berdasarkan sertifikat yang dimiliki baik di tingkat provinsi maupun nasional, termasuk sertifikat pemuda prestasi dari dinas di daerah maupun kementerian.
Pengelolaan beasiswa tersebut dipercayakan kepada tiga OPD, yakni untuk Pendidikan Dasar yakni SD dan SMP dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi dikelola Bagian Kesra, dan untuk ASN dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kukar.
Ia juga mengatakan, pada program Beasiswa 1.000 Guru Sarjana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan mencetak tenaga pendidik berkualitas yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kukar.
"Sedangkan evaluasi perlu dilakukan karena ada kelemahan yang ditemukan, misalnya pendaftaran berbasis dilakukan secara online, sementara masih banyak wilayah di Kukar yang belum terakses internet dengan atau ada yang tidak stabil, sehingga hal ini perlu penyesuaian," katanya.
