Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya tidak mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) yang mengirimkan para siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer untuk menjalani pendidikan.
"Ya, itu saya tidak tahu, karena saya juga tidak mengerti kenapa idenya," kata Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Yogyakarta, Jumat.
Menurut dia, untuk mendidik dan mendisiplinkan anak tidak perlu sampai melibatkan militer.
"Enggak perlu sampai segitu," kata Menko Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Menyimpul kelakar "Gubernur Konten" dari perumpamaan gajah dan orang buta
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menggulirkan gagasan menyekolahkan siswa bermasalah provinsi itu dengan didikan di barak militer, yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.
Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI antara lain pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.
Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.
Baca juga: Aturan vasektomi untuk bansos tidak ada, kata Menko PM Muhaimin
"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi Mulyadi.
Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SMA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.
