Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk merealisasikan Program Gratispol khususnya pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.
"Rencananya pada 21 April 2025 mendatang bertempat di Convention Hall Samarinda, kami akan melakukan MoU dengan pihak BPJS Kesehatan," kata Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Samarinda, Senin.
Melalui program ini, warga Kalimantan Timur akan memperoleh layanan kesehatan secara gratis yang terintegrasi dengan skema BPJS Kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP yang beralamat di wilayah Kaltim.
"Selain meringankan beban ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi juga menargetkan peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kaltim. Melalui skema ini, seluruh warga dengan KTP Kaltim akan otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS tanpa perlu proses administrasi yang rumit atau membayar premi," kata Rudy.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mengatakan bahwa Program Gratispol merupakan terobosan besar dalam memberikan akses kesehatan yang mudah, cepat dan tanpa biaya bagi masyarakat.
“Dengan adanya MoU ini, ke depan masyarakat cukup menunjukkan KTP domisili Kalimantan Timur untuk mendapatkan layanan kesehatan. Program ini terintegrasi melalui skema BPJS Kesehatan,” ujar dr. Jaya.
Program ini menjadi bentuk nyata dari visi dan komitmen Gubernur Harum dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif.
Ia menambahkan kebijakan ini diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama warga yang selama ini kesulitan membayar iuran BPJS secara mandiri.
"Hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) seluruh pasien yang datang ke layanan kesehatan akan dilayani dengan skema BPJS, jadi tidak perlu lagi bawa kartu BPJS," jelas dr Jaya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim akan menggencarkan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik dari sisi SDM maupun infrastruktur.
“Ini adalah langkah besar menuju pelayanan kesehatan universal di Kaltim. Kami juga bekerjasama dengan Dukcapil, saat ini sedang mempersiapkan regulasi teknis dan pendataan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tepat sasaran ” ujarnya lagi.
Sebagai informasi ada tujuh Program Gratispol, antara lain : Gratis Bersekolah SMA/K Hingga S3, Gratis Biaya Berobat & Layanan Kesehatan, Gratis Makanan Bergizi, Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa, Gratis Seragam Sekolah, Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah dan Gratis Haji dan Umrah Untuk Marbot
Adapun Program Gratispol mendapat apresiasi luas dari masyarakat dan berbagai organisasi sosial yang menilai kebijakan ini sebagai terobosan dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan di Kalimantan Timur.