Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas jaminan pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa daerah di semua jenjang melalui program Gratispol sepanjang tahun 2026.
"Untuk Gratispol, semua mahasiswa Kaltim yang memenuhi syarat mendapatkan UKT pada tahun 2026, berbeda dengan tahun 2025 yang hanya berlaku untuk semester baru," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis.
Peningkatan cakupan pembiayaan pendidikan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Pendaftaran program Gratispol di awal tahun ini dikhususkan bagi mahasiswa lama atau yang berstatus aktif mulai dari semester dua hingga delapan di wilayah Kalimantan Timur.
Mahasiswa yang memenuhi kriteria diminta segera melengkapi berkas persyaratan karena masa pendaftaran akan ditutup pada 10 Januari 2026.
Bantuan pembiayaan pendidikan diberikan dengan durasi yang disesuaikan jenjang studi, yakni maksimal hingga semester empat untuk jenjang Profesi dan Strata 2 (S2).
Bagi mahasiswa yang menempuh jenjang Diploma 3 (D3) dan Strata 3 (S3), pemerintah daerah menanggung biaya kuliah hingga semester enam.
Cakupan pembiayaan selanjutnya diberikan kepada jenjang Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1) yang ditanggung hingga semester delapan, serta Spesialis Satu (Sp-1) hingga semester sepuluh.
Lebih lanjut, Sri menegaskan bahwa Gratispol pendidikan ialah program prioritas Kalimantan Timur yang tak terpengaruh pada penyesuaian APBD dampak pemangkasan transfer pusat ke daerah. Penyusunan struktur anggaran daerah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tanpa harus mengorbankan program-program krusial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Strategi efisiensi anggaran diterapkan Pemda Kaltim secara selektif melalui penyesuaian volume kegiatan pendukung, salah satunya dengan mengurangi kuota program perjalanan religi/ umrah gratis.
Langkah penghematan pada pos kegiatan sekunder tersebut memungkinkan alokasi dana yang lebih besar untuk mengamankan keberlanjutan program prioritas seperti beasiswa pendidikan dan layanan publik.
"Untuk memaksimalkan sasaran program, pemerintah daerah saat ini juga tengah fokus memperkuat kemandirian fiskal dengan berupaya menyeimbangkan komposisi Pendapatan Asli Daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat," ungkap Sri.
