Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memacu transformasi 841 desa di wilayahnya melalui konsep smart village (desa cerdas), dalam upaya mempercepat digitalisasi di tingkat lembaga pemerintahan terkecil, sekaligus memangkas kesenjangan akses informasi antara kawasan perkotaan dan pelosok Bumi Etam.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto di Samarinda, Selasa, menegaskan bahwa smart village bukanlah sekadar mengikuti tren teknologi. Lebih dari itu, konsep ini adalah fondasi krusial agar desa mampu beradaptasi dan tumbuh relevan dengan perkembangan zaman.
“Smart village ini berkaitan langsung dengan program prioritas Kaltim, yaitu internet gratis desa. Hingga saat ini, sebanyak 841 desa di Kalimantan Timur telah terlayani akses internet,” ujar Puguh dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Layanan Publik dan Digital Marketing di Samarinda.
Pengembangan desa digital di Kaltim, lanjut Puguh dibangun di atas landasan kolaborasi dengan menghimpun masukan dari berbagai instansi strategis untuk memastikan teknologi yang dihadirkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Puguh menjelaskan masukan dari Diskominfo Kaltim terfokus pada penguatan keterbukaan informasi publik. Digitalisasi diharapkan mampu menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan desa, sehingga kepercayaan publik meningkat melalui sistem informasi yang mudah diakses.
Sedangkan masukan dari DPPKUKM Kaltim yakni pada pemberdayaan ekonomi melalui digital marketing. Fokus utamanya adalah meningkatkan nilai tambah produk unggulan desa melalui kemasan (packaging) yang modern dan kekinian agar mampu menembus pasar global melalui platform digital.
" Kami juga menampung masukan dari Mitra Telekomunikasi yang turut berperan dalam penyediaan infrastruktur jaringan yang stabil guna meminimalisir kesenjangan digital di wilayah pelosok," jelasnya.
Menurut Puguh, pengembangan Desa Cerdas di Kaltim sejalan dengan Permendesa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kebijakan ini menempatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai motor penggerak utama dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Puguh menjelaskan ada enam pilar utama yang menjadi indikator keberhasilan smart village di Kaltim, yakni pertama smart people, Kedua smart living yakni kualitas hidup yang didukung fasilitas modern. Ketiga smart environment atau pengelolaan lingkungan berbasis data. Ke empat, smart government yakni pelayanan administrasi publik yang cepat dan transparan. Kelima smart economy yakni transformasi UMKM desa ke ekosistem digital dan enam, smart mobility atau konektivitas transportasi dan logistik yang efisien.
Langkah besar Kaltim tidak berhenti pada penyediaan internet. Tahun ini, DPMPD Kaltim mulai mengintegrasikan layanan administrasi desa ke dalam sebuah ekosistem besar berbasis aplikasi.
Ke depan, seluruh layanan desa akan terintegrasi dalam Super App Kaltim yang diberi nama SAKTI Gemas (Satu Akses Kalimantan Timur Menuju Generasi Emas).
Aplikasi ini diharapkan menjadi pintu tunggal bagi warga desa untuk mengakses berbagai layanan pemerintah dengan lebih praktis, sekaligus menjadi kado bagi perjalanan Kaltim menuju visi Indonesia Emas 2045.
