BKKBN Kaltim harapkan kegiatan pembangunan berwawasan kependudukan

Samarinda (ANTARA) - Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli berharap kepada para pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan dengan konsep berwawasan kependudukan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk dan keluarga.


"Dengan  mengumpulkan informasi dan data para pemangku kepentingan dari dinas/instansi, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk bersama mendiskusikan tentang parameter dan indikator kependudukan di Kaltim," kata Eli  ditemui usai membuka Diseminasi dan Advokasi Pemanfaatan Data Profil (Parameter &  Proyeksi) Program KKBPK dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra, dan RKPD), di Hotel Selyca Samarinda, Rabu (31/7).

Menurutnya, dimanapun bertugas niatnya harus mensejahterakan penduduk dan keluarga. Karenanya data profil yang disampaikan narasumber harus menginspirasi dalam menyusun program kegiatan berwawasan kependudukan guna mewujudkan kesejahteraan penduduk dan keluarga.

Adapun  sebagai pembicara yang dihadirkan mereka  yang berkompeten di antaranya Dosen  Universitas Mulawarman (Unmul)  Samarinda dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Atqo Mardiyanto.

Mereka nantinya menyampaikan data fakta terkait masalah kependudukan Kaltim agar menginspirasi yang hadir menyusun program apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan untuk kesejahteraan pendudukan dan keluarga.

"Disini penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan, makanya  harus dimaksimalkan. Datanya menjadi dasar kita melaksanakan kegiatan," katanya.

Disisi lain, dia menyebut upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) telah berhasil dilakukan, namun jumlah penduduk masih terus bertambah setiap tahunnya.

Menurutnya peningkatan jumlah penduduk  tersebut tentu perlu mendapat perhatian. Sebab jumlah penduduk yang meningkat  akan  terjadi peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, energi kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan, dan hak dasar lainnya.

"Selain itu juga akan berdampak terhadap lingkungan sesuai kebutuhan akan lahan tinggal maupun lahan usaha bagi penduduk," sebutnya.

Sementara Diana Lestari  dari Ikatan Praktisi Dan Ahli Demografi (IPADI) Kaltim menyebut terkait pengendalian penduduk di Provinsi Kaltim akibat kelahiran masih dihadapkan masalah rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan kontrasepsi.

"Alasannya beragam mulai dari belum terbukanya akses secara luas bagi akseptor karena lokasi tempat pelayanan kesehatan jauh, dilarang pasangan, hingga karena tidak memiliki biaya untuk menggunakan kontrasepsi," katanya.

Pada kesempatan itu juga Kepala BPS Kaltim, Atqo Mardiyanto  sebagai salah satu nara sumber menyatakan pada pertemuan  tersebut prinsipnya  dia menampilkan atau menyampaikan data-data terkait dengan sosial ekonomi dan tenaga kerja yang ada di Kalimantan Timur.

"Kita berharap dengan data-data ini peserta nanti bisa memberi masukan atau juga kalau kembali ke tempat kerjanya bisa menggunakan data itu untuk berbagai perencanaan," katanya.

Lanjut dia termasuk untuk evaluasi terkait apa yang mesti mereka lakukan atau pokok mana yang harus dipercepat dan sebagainya.

Sedangkan untuk peningkatan pertumbuhan penduduk  yaitu sekitar 2,24 persen pertahun atau cukup tinggi karena lebih tinggi dibanding angka nasional hanya 1,7 persen.

"Kalau yang dilakukan BKKBN fokus bagaimana mengatur atau  terkait kelahiran dan mengurangi kematian. Sedangkan penduduk yang datang dan pergi itu hal lain. Tapi kenyataannya pertumbuhan penduduk lebih dipengaruhi banyak migrasi ke Kaltim," jelas Atqo Mardiyanto.