Kutai Timur (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terjun langsung ke lapangan guna memastikan Satker Program Pembangunan dan Pemberdayan Masyarakat Desa (P3MD) berjalan dengan baik dengan peran pendampingan yang optimal.
Tim DPMPD Kaltim yang diketuai Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Riani Tisnadewi melakukan monitoring ke kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yakni Kecamatan Bengalon dan Desa Sepaso.
"Melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melakukan upaya koordinasi, menggali informasi terkait peran pendampingan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam pelaksanaan P3MD di wilayah tugasnya masing-masing," katanya di Kutai Timur, Rabu.
Ia berharap dengan kehadiran para TPP di daerah penugasan dapat bermanfaat mendukung suksesnya target pelaksanaan P3MD, yakni mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Tim DPMPD Kaltim melakukan kunjungan ke Kantor Camat Bengalon dan diterima sekretaris camat bengalon, Ernawati bersama jajaran.
Menurut keterangan sekretaris camat Bengalon Ernawati, Keberadaan TPP khususnya Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) sangat membantu dalam membangun desa di wilayah kecamatan tersebut.
Riani Tisnadewi menambahkan TAPM yang ada banyak membantu dalam melakukan pembinaan terhadap para kader yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM)nya relatif rendah. Oleh karena itu pihak kecamatan memberdayakan TAPM yang ada di Kecamatan Bengalon semaksimal mungkin,
Menurut Riani, sekretaris camat berharap jika ada kemungkinan untuk menambah jumlah Pendamping Lokal Desa (PLD). Setidaknya setiap PLD hanya mendampingi dua desa, yakni tidak lebih seperti sekarang tiga hingga empat desa.
"Jika hal itu dipenuhi mereka yakin PLD yang ada akan bekerja secara efektif dan maksimal," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Seposo ketika melakukan kunjungan ke desa tersebut, mereka sangat mengharapkan adanya penamabahan tenaga PLD karena sangat membantu desa dalam melakukan pembangunan.
Berdasarkan hasil peninjauan bahwa desa Seposo merasa terbantu oleh PLD yang mendampingi. Namun Kades merasa sangat prihatin tentang ketidakjelasan regulasi di level atas membuat mereka (Desa) ragu untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya.
Tim DPMPD Kaltim selain monitoring, kunjungan lapangan tersebut juga sekaligus dimanfaatkan untuk menginformasikan terkait rencana pelaksanaan rekrutmen pengisian kekosongan TPP di wilayah Kaltim.
Sebab rencana pelaksanaan rekrutmen dengan mekanisme rekrutmen terbuka secara umum maupun dengan sistem promosi sudah siap dilaksanakan seiring terbitnya surat pelaksanaan rekrutmen untuk wilayah Kaltim dari Kemendes PDTT .
Sekadar diketahui, dari kuota total TPP di wilayah Kaltim sebanyak 478 orang setidaknya baru terisi 406 orang atau masih terjadi kekosongan 72 TPP, hal itu disebabkan adanya mengundurkan diri maupun meninggal dunia.
"Khusus di wilayah Kutim terjadi kekosongan sebanyak 12 orang atau terisi 73 dari kuota 85 orang. Kekosongan terjadi pada Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) sebanyak 1 orang dari kuota 20 orang, 7 orang Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) dari kuota 18 orang, dan 4 orang Pendamping Lokal Desa (PLD) dari kuota 41 orang," kata Riani Tisnadewi .
