Jauhar Ingatkan Tenaga Pendamping Harus Netral

Samarinda (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi terus berupaya meningkatkan kesadaran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) agar bersikap netral dalam menghadapi Pemilu pada 17 April 2019.


Dia bakal minta bantuan Gubernur Kaltim, Isran Noor untuk mengingatkan pendamping agar bersikap netral dalam melaksanakan tugas pendampingan dengan tidak mendukung salah satu calon Presiden dan wakil presiden maupun legislatif.

“Saya akan minta bantuan Pak Gubernur menyampaikan ini dihadapan perwakilan kepala desa dan pendamping yang hadir menjadi peserta Rakor Program Inovasi Desa (PID) 2019 mendatang,” ujar Jauhar, Kamis (4/4).

Menurut Jauhar, dia akan minta kesedian Gubernur Kaltim atau Wakil Gubernur Kaltim untuk membuka pelaksanaan Rakor PID 2019. Selain membuka tentu diharap memberi berbagai arahan penting sebagai motivasi mendorong laju pembangunan desa-desa di Kaltim.

Momentum berkumpulnya kepala desa dan tenaga pendamping tersebut dirasa tepat sekaligus dimanfaatkan untuk mengingatkan pendamping agar bersikap netral dalam melaksanakan tugas pendampingan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Maksudnya, agar pendamping tidak menyalahgunakan peran pendampingannya sekaligus mempengaruhi warga untuk mendukung Presiden – Wakil Presiden dan Legislatif tertentu.

“Saat rakor pemilu beberapa waktu lalu Bawaslu secara tegas mengingatkan bahwa siapa saja yang digaji menggunakan APBN maupun APBD harus netral. Artinya bukan hanya TNI, Polri, dan ASN saja yang harus netral, tapi juga tenaga pendamping, karena gajinya juga bersumber dari anggaran pemerintah, yakni APBN,” ujarnya.

Itu sebabnya, dia sengaja akan meminta Gubernur maupun Wakil Gubernur Kaltim yang kembali mengingatkan hal tersebut. Sebab Jauhar mengaku sudah sering mengingatkan diberbagai pertemuan maupun melalui group sosial media sebagai tugas pembinaan bagi tenaga pendamping profesional di Kaltim.

Rakor PID Kaltim 2019 sendiri rencananya akan dilaksanakan, di Harris Hotel Samarinda, pada 8 April 2019. Rakor akan menghadirkan perwakilan camat, kepala desa, serta tenaga pendamping profesional dengan pemateri dari Kemendes PDTT, Kepala Perwakilan BKPP Kaltim, serta Kepala DPMPD Kaltim.