Balikpapan (ANTARA) - Polda Kaltim menyusun strategi untuk mengantisipasi sejumlah kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.
"Apakah itu gangguan keamanan yang sifatnya perorangan, ataupun gangguan penyelenggaraan dari alam," ujar Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi Yulianto, di Balikpapan, Jumat (23/8).
Yulianto mencontohkan gangguan penyelenggaraan Pilkada karena faktor alam yang perlu diwaspadai adalah distribusi logistik pemilu ke daerah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Merujuk kondisi geografis, Kaltim memiliki sejumlah kawasan 3T seperti Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu dan lainnya. Polda Kaltim siap sedia mendukung penyelenggara Pilkada 2024 untuk menjangkau wilayah-wilayah itu, termasuk kawasan perairan atau sungai.
"Tentu saja, distribusi itu butuh pengawalan dari personel agar logistik sampai ke titik-titik yang sudah ditentukan," ungkapnya.
Yulianto mengatakan tidak menutup kemungkinan jalur yang ditempuh untuk mengantarkan logistik Pilkada merupakan jalur yang tidak bisa dilalui kendaraan besar.
Baca juga: 6.284 personel turun dalam operasi Mantap Praja Mahakam 2024 jelang Pilkada
"Kami juga menyiapkan kendaraan khusus seperti kendaraan lintas alam (trail), tapi bila tidak bisa juga maka jalan kaki," ujarnya.
Sebelumnya, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto menyampaikan distribusi logistik untuk menempuh kawasan 3T salah satunya adalah helikopter.
"Tapi itu semua dilihat dulu, bila memang memerlukan," lanjut Yulianto.
Terkait tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, Polda Kaltim telah mengerahkan sebanyak 6.284 personel, meliputi 189 personel TNI, 6.000 personel Polri, dan 189 personel dari instansi lain.
"Mereka semua siap menjaga para calon untuk mengantisipasi berbagai macam potensi ancaman," katanya.
Baca juga: Polda Kaltim siapkan helikopter distribusi logistik Pilkada 2024
Dia mencontohkan pengamanan keamanan dan ketertiban Pilkada 2024 yaitu saat calon peserta Pilkada serentak berangkat menuju kantor KPU Daerah.
"Pengawalan itu tergantung pada situasi," ujar Yulianto.
Dia menerangkan para personel itu juga dibekali beragam peralatan keperluan pribadi untuk pengamanan seperti tongkat polisi, tameng, dan sebagainya
