Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadi kendala serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah itu.
"Di Kaltim masih banyak daerah terpencil dan tertinggal, serta kawasan pedalaman bahkan perbatasan yang tidak memiliki akses jalan memadai. Kami punya Kabupaten Mahakam Ulu yang aksesnya sangat terbatas dan berbatasan langsung dengan Malaysia,” jelas Gubernur Rudy Mas'ud di Samarinda, Senin.
Menurut Rudy, secara nasional angka kemiskinan di Kaltim masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,57 persen.
Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka di Kaltim juga cukup memprihatinkan, yakni sebesar 5,75 persen.
Rudy menilai penyebab tingginya angka kemiskinan dan pengangguran tidak lepas dari minim akses pendidikan dan kesehatan yang layak, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah pedalaman.
Baca juga: RPJMD Kabupaten Penajam prioritas pengentasan kemiskinan terintegrasi
Gubernur menjelaskan untuk wilayah pedalaman harga kebutuhan pokok sangat tinggi. Contohnya harga semen bisa mencapai Rp800 ribu per sak dan BBM hampir Rp30 ribu per liter di sejumlah wilayah pedalaman Kaltim.
Belum lagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, di mana Kaltim memiliki 1.038 kelurahan dan desa yang di antaranya belum tersentuh aliran listrik.
“Bagaimana masyarakat bisa maju jika listrik saja belum mereka rasakan. Sebagian masih hidup dalam kegelapan. Kondisi inilah yang membuat warga kami miskin,” tegasnya.
Untuk itu, program unggulan Gratis Pol (Pendidikan dan Kesehatan) dan Jospol (Jaminan Sosial dan Pembangunan Infrastruktur) dihadirkan untuk masyarakat Kaltim yang menyasar langsung akar persoalan kemiskinan.
“Kami optimistis, lewat program pendidikan dan kesehatan gratis serta pembangunan akses jalan ke pelosok, Kaltim bisa keluar dari jerat kemiskinan dan sejajar dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei,” ujar Gubernur Rudy Mas'ud.
Baca juga: Gubernur Kaltim tekankan "Gratis Pol" untuk hapus kemiskinan
