Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan kunjungan pimpinan DPRD Kaltim ke Belanda dapat memetik banyak hal untuk dipelajari dan diterapkan di Indonesia.
"Kami mendapatkan beberapa pelajaran yang bisa diadaptasi dari kunjungan di Belanda, beberapa diantaranya dari sistem hukum hingga pelayanan publik," kata Samsun saat dihubungi di Samarinda, Kamis.
Delegasi kunjungan ke Belanda, lanjut Samsun, melibatkan Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI), serta perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan daerah lainnya.
Samsun mengatakan salah satu topik yang menarik dari kunnungan itu adalah pelayanan publik dan kaitannya dengan kebutuhan rakyat.
Penjara di Belanda, menurut Samsun, memiliki kapasitas yang jauh lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Penjara hanya terisi sekira 20 persen karena sistem hukuman mereka lebih manusiawi dengan mengutamakan bentuk sanksi lain seperti denda atau sanksi sosial.
"Pada kunjungan tersebut, kami juga melihat bagaimana sistem rehabilitasi narapidana dijalankan dengan menggali potensi kerja mereka dan mengintegrasikan mereka ke perusahaan," katanya.
Perbedaan sistem pelayanan publik dan hukuman antara Belanda dan Indonesia, menurut Samsun, menjadi pembelajaran yang berharga.
Di Indonesia, sistem pemenjaraan cenderung memberikan vonis penjara yang lebih sering, sehingga biaya untuk menjaga narapidana menjadi tinggi
Namun, kejaksaan saat ini sudah ada kebijakan dengan penerapan restorative justice sebagaimana dilakukan di Kalimantan Timur.
Selama kunjungan, anggota DPRD Kaltim juga berinteraksi dengan beberapa asosiasi pemerintahan provinsi dan kota di Belanda.
Mereka mempelajari bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan provinsi, dan pemerintah provinsi dengan negara. Selain itu, mereka menyadari arti penting otonomi daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik.
"Kunjungan itu membuka wawasan tentang berbagai alternatif dalam sistem pelayanan publik, tidak selamanya apa yang sudah diterapkan dianggap sebagai yang terbaik," ujar Samsun.
Kunjungan Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia ke Dubes Indonesia untuk Belanda juga menemukan banyak hal menarik tentang sejarah dan pengelolaan sumber daya.
"Pengelolaan perairan dan kanal di Belanda yang efektif dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, termasuk Kaltim, untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi masalah banjir," sebut legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu.
"Kami mendapatkan beberapa pelajaran yang bisa diadaptasi dari kunjungan di Belanda, beberapa diantaranya dari sistem hukum hingga pelayanan publik," kata Samsun saat dihubungi di Samarinda, Kamis.
Delegasi kunjungan ke Belanda, lanjut Samsun, melibatkan Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia (APPSI), serta perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan daerah lainnya.
Samsun mengatakan salah satu topik yang menarik dari kunnungan itu adalah pelayanan publik dan kaitannya dengan kebutuhan rakyat.
Penjara di Belanda, menurut Samsun, memiliki kapasitas yang jauh lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Penjara hanya terisi sekira 20 persen karena sistem hukuman mereka lebih manusiawi dengan mengutamakan bentuk sanksi lain seperti denda atau sanksi sosial.
"Pada kunjungan tersebut, kami juga melihat bagaimana sistem rehabilitasi narapidana dijalankan dengan menggali potensi kerja mereka dan mengintegrasikan mereka ke perusahaan," katanya.
Perbedaan sistem pelayanan publik dan hukuman antara Belanda dan Indonesia, menurut Samsun, menjadi pembelajaran yang berharga.
Di Indonesia, sistem pemenjaraan cenderung memberikan vonis penjara yang lebih sering, sehingga biaya untuk menjaga narapidana menjadi tinggi
Namun, kejaksaan saat ini sudah ada kebijakan dengan penerapan restorative justice sebagaimana dilakukan di Kalimantan Timur.
Selama kunjungan, anggota DPRD Kaltim juga berinteraksi dengan beberapa asosiasi pemerintahan provinsi dan kota di Belanda.
Mereka mempelajari bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan provinsi, dan pemerintah provinsi dengan negara. Selain itu, mereka menyadari arti penting otonomi daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik.
"Kunjungan itu membuka wawasan tentang berbagai alternatif dalam sistem pelayanan publik, tidak selamanya apa yang sudah diterapkan dianggap sebagai yang terbaik," ujar Samsun.
Kunjungan Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia ke Dubes Indonesia untuk Belanda juga menemukan banyak hal menarik tentang sejarah dan pengelolaan sumber daya.
"Pengelolaan perairan dan kanal di Belanda yang efektif dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain, termasuk Kaltim, untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi masalah banjir," sebut legislator daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu.
