“Kalau Pemkot Samarinda bisa menghentikan praktik prostitusi di dua tempat itu, akan jadi contoh baik bagi kota dan kabupaten lain di Kaltim,” kata Puji.
Meski demikian, Puji menyebut harus ada program pemberdayaan bagi pekerja seks komersial (PSK) pasca tempat praktiknya ditutup. Kalau PSK tak diberdayakan atau bisa bekerja diusaha lain, dikhawatirkan akan kembali terjun ke prostitusi.
“Penghentian praktik prostitusi ini harus disertai solusi bagi PSK, mereka harus diberikan bekal untuk kelangsungan hidupnya,” ujarnya.
Politisi dari Fraksi Demokrat ini menilai, integrasi kembali eks PSK ke masyarakat melalui pemberdayaan bisa dilakukan. Caranya membuka pelatihan untuk memasuki lapangan pekerjaan baru.
Ia menilai mantan pekerja PSK tersebut juga memiliki skill dan bisa mandiri secara ekonomi.
“Memang tantangannya saat ini lagi pandemi. Tapi justru peluang ekonomi saat ini juga sedang berkembang dengan baik, apalagi sektor UMKM,” pungkasnya.
Seperti diketahui bahwa Kementerian Sosial sudah menutup secara resmi semua lokalisasi atau tempat prostitusi, baik yang dulu dalam “naungan” Departemen Sosial maupun yang liar, sejak Januari 2019. Penuntupan dicanangkan Mensos saat itu, Hj Khofifah Indar Parawansa.
