Mahulu anggarkan Rp93,12 miliar untuk program penanganan COVID-19

Ujoh Bilang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, menetapkan tiga program strategis terkait dengan upaya penanganan, pencegahan, dan penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 dengan total anggaran sebesar Rp93,12 miliar untuk masyarakat.


"Dari jumlah anggaran yang diarahkan untuk mengatasi dampak pandemi ini, perlu saya sampaikan beberapa hal, karena konsekuensi dari penganggaran ini di antaranya adalah dilakukan penundaan kegiatan lain yang telah diprogramkan," ujar Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh di Long Hubung, Kamis.

Ia menegaskan, ada empat hal yang harus dipahami oleh semua kepala kampung dan masyarakatnya seiring adanya pengalokasian anggaran penanganan dampak COVID-19 yang sebesar Rp93,12 miliar itu.

Pertama adalah banyak kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dan siap dilaksanakan tahun 2020, namun terpaksa harus ditunda untuk sementara waktu, sampai dengan terbitnya kebijakan pemerintah selanjutnya terkait dampak ini.

Kedua, pergeseran anggaran dari kegiatan untuk menangani dampak COVID-19 ini dilakukan dalam waktu cukup singkat, sehingga perlu dicermati kembali sepanjang waktu agar ke depan tidak menimbulkan kesalahan administrasi.

"Ketiga, sebagian anggaran tersebut kita geser untuk menyantuni warga yang paling terdampak karena terhentinya pendapatan keluarga," tuturnya.

Sementara yang keempat adalah keluarga yang berhak mendapat santunan BLT-DD, diseleksi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kenyataan di tengah masyarakat.

Sebagai tindak lanjut operasional dari amanat yang terkandung dalam Instruksi Bupati Mahulu Nomor 1/2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di kampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) ini, Pemkab Mahulu juga telah mengeluarkan instruksi.

Instruksi itu ditujukan kepada semua kepala kampung, yakni untuk menggunakan DD yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020, disalurkan dalam bentuk tunai sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Ia melanjutkan, berdasarkan aturan ini, maka sasaran penerima BLT-DD adalah warga yang kehilangan mata pencaharian, keluarga yang belum terdata (exclusion error) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan keluarga yang memiliki anggota rentan penyakit menahun atau kronis.

"Namun perlu disepakati bersama bahwa calon penerima BLT-DD harus memenuhi sejumlah syarat, seperti KK miskin yang memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria keluarga miskin yang ditetapkan Kemensos atau kriteria yang ditetapkan pemda sesuai kondisi geografis dan sosial budaya Mahulu," ujarnya.

Syarat lainnya bagi calon penerima adalah KK yang kehilangan mata pencaharian atau berkurangnya pendapatan, diantaranya pekerja kontrak, pekerja harian, terkena PHK, dan KK yang tidak terdata.

"KK yang tidak terdata tersebut di antaranya adalah KK yang belum terdata pada DTKS, KK yang belum terdaftar pada Sistem Administrasi Kependudukan Nasional, dan KK yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun atau penyakit kronis," ujar bupati. 

Sementara itu, pada Rabu (27/5), Bupati Mahulu menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk semua kampung (desa) se- Kecamatan Long Hubung.