Pemprov Kaltim siapkan kerja sama penerapan kartu BBM bersubsidi

Audensi PT Panen Lestari Mahkota Nusantara (Parimanta) terkait penerapan Kartu BBM bersubsidi kepada Pemprov Kaltim. (Antara Kaltim/HO-Adpim Pemprov Kaltim)

Salah satu hal yang menarik bagi kita adalah melalui kartu ini, kita bisa men-trigger kendaraan-kendaraan yang selama ini tidak terdeteksi itu pasti akan muncul, karena nanti pembayarannya itu berdasarkan mereka yang bayar pajak kendaraannya

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap menjalin kerja sama dengan PT Panen Lestari Mahkota Nusantara (Parimanta) terkait penerapan Kartu BBM bersubsidi.

Pj Gubernur Akmal Malik di Samarinda, Sabtu, mengatakan perusahaan Parimanta menawarkan kerja sama penerbitan kartu untuk mengontrol BBM bersubsidi, yang sudah dilaksanakan di beberapa provinsi di Tanah Air. Salah satunya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan diikuti semua kota-kotanya.

"Salah satu hal yang menarik bagi kita adalah melalui kartu ini, kita bisa men-trigger kendaraan-kendaraan yang selama ini tidak terdeteksi itu pasti akan muncul, karena nanti pembayarannya itu berdasarkan mereka yang bayar pajak kendaraannya," terang Akmal Malik usai menerima audiensi PT Parimanta.

Dengan kartu khusus ini, yang bayar pajak itu mendapatkan subsidi BBM. Artinya, kalau begini tentu akan men-trigger warga untuk membayar pajak mobil-mobilnya, dan ini membuat mereka lebih taat pajak.

"Bagi kita ini sangat menguntungkan karena kita lagi menerapkan intensifikasi pajak, dan kita sudah menurunkan harga pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya kartu ini tentu akan lebih mendorong warga semakin taat pajak, karena semua kendaraan butuh BBM bersubsidi, artinya mereka punya kepastian untuk pengisian BBM bersubsidi, dan ini tidak bisa dimanipulasi karena dia menggunakan kartu ATM," kata Akmal Malik.

Keuntungan kedua, dengan penerapan kartu energi bersubsidi, sambung Akmal Malik, juga terhubung dengan Bankaltimtara, karena untuk transaksinya menggunakan Bankaltimtara.

"Kita ingin transaksinya menggunakan Bankaltimtara dan tentu ini menguntungkan BUMD kita. Insyaallah minggu depan itu perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dengan jajaran PT Parimanta," ujarnya.

Namun sebelum dilaksanakan PKS, kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu, diminta OPD terkait untuk segera melakukan rapat-rapat dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi keuntungan yang didapat begitu juga risiko nantinya.

Pimpinan PT Parimanta, Siddharta Siddhi, didampingi Dirut PT Parimanta Mia Yuanita, Direktur Pelaksana Supriyono, General Manager Andin Hanindito, serta Penasehat PT Parimanta Heru Cahyono, memaparkan rencana penggunaan kartu yang bertujuan mempermudah proses pengisian BBM di SPBU dan mengurangi antrian panjang.

Ia menambahkan Provinsi Kepri sudah dua tahun lebih model itu dilaksanakan, dan sudah mendapatkan inovatif governance award tahun 2023 dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, dan minta diadopsi kepada provinsi lain karena dinilai bagus.