Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim), mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti untuk pembangunan infrastruktur hingga untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kebijakan pembangunan ini sudah tertuang dalam APBD Mahakam Ulu 2025 yang tentunya juga sudah mendapat kesepakatan dari DPRD," ujar Sekretaris Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Stephanus Madang di Mahulu, Rabu.
Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemda bersama DPRD dalam upaya memenuhi berbagai hak dasar masyarakat, karena pembangunan kebutuhan dasar di Mahulu memang harus ditingkatkan, seperti kebutuhan jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan berkualitas, serta kebutuhan dasar lain sebagai mendukung kesejahteraan warga.
Ada pula kegiatan yang dianggarkan pada APBD Perubahan 2024 namun belum dilaksanakan, kata dia, akan diprogramkan kembali pada anggaran 2025 karena di anggaran 2024 juga masih berjalan dan ada yang belum terakomodir
APBD 2025, kata dia, sesuai dengan nota yang disampaikan ke DPRD Kaltim adalah pendapatan daerah ditargetkan Rp 1,79 triliun dengan rincian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp16,474 miliar, pendapatan transfer Rp1,77 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp3,25 miliar.
Sedangkan dari sisi belanja, anggaran dialokasikan mencapai Rp2,35 triliun terbagi menjadi belanja operasi senilai Rp1,24 triliun, belanja modal Rp888,83 miliar, belanja tidak terduga Rp39,65 miliar, dan belanja transfer senilai Rp184,79 miliar.
Sebelumnya saat penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Mahulu 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD setempat pada akhir pekan lalu, telah disepakati penggunaan APBD Mahulu untuk kebutuhan dasar tersebut.
APBD 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kaltim sebagaimana amanat undang-undang, untuk dievaluasi oleh tim sebelum Raperda APBD disahkan menjadi peraturan daerah.
"Kami harap evaluasi terhadap Raperda APBD Mahulu 2025 oleh tim di provinsi dapat berlangsung sesuai dengan jadwal, sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu pada awal 2025," kata Stephanus Madang.
Pemkab Mahulu, lanjutnya, dalam menyusun rencana belanja dilakukan secara selektif dengan berdasarkan pada skala prioritas, dilakukan secara efisien dan seefektif mungkin untuk memaksimalkan rencana dan target yang telah disusun.
