Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) menyatakan bahwa pemeriksaan penggunaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
"Kehadiran Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sejak empat hari lalu adalah untuk entry meeting dalam rangka pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024," kata Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun di Ujoh Bilang, Minggu.
Pemeriksaan tersebut, kata dia, saat ini masih berlangsung, bahkan diperkirakan hingga beberapa pekan ke depan, tim BPK RI Provinsi Kaltim berada di Mahulu, sehingga semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan dokumen yang diperlukan guna memperlancar proses pemeriksaan tersebut.
"Berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tahun kemarin tentu sudah disiapkan oleh bendahara maupun pelaksana teknis, sehingga tinggal apa yang dibutuhkan oleh BPK segera dipenuhi," ujarnya.
Untuk itu ia meminta seluruh kepala OPD untuk memberikan perhatian khusus kepada staf yang menangani hal ini agar tim BPK RI Kaltim bisa bekerja dengan lancar.
Menurut dia, pemeriksaan interim (sementara) ini merupakan bagian dari proses pengawasan dan pengendalian keuangan daerah, sehingga selama pemeriksaan ini berlangsung, ia melarang pihak berwenang di OPD bepergian.
"Fokus saja saat ini untuk melayani dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan baik dan lengkap, termasuk siap memberikan keterangan dengan benar ketika ditanya oleh pemeriksa," katanya.
Avun menekan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar dalam pemeriksaan tetap berjalan dengan baik, tidak ada hal yang ditutupi.
Apalagi, kata dia, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bukan merupakan hal baru karena setiap tahun pemeriksaan keuangan terus dilakukan, sehingga persiapan OPD tentu sudah dilakukan sejak awal.
"Tidak ada hal yang istimewa maupun diistimewakan. adanya pemeriksaan interim atas LKPD anggaran 2024 dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan dengan efektif dan efisien," kata Avun.
