Mahulu, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, sedang melakukan pendataan bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), sebagai bahan rujukan untuk perencanaan pembangunan terkait pengembangan ekonomi lokal.
Hal ini dilakukan karena selama ini terbukti para pelaku IKM merupakan kelompok yang paling tahan terhadap terpaan ekonomi, yakni ketika banyak industri besar yang gulung tikar tatkala terjadi krisis, namun pelaku usaha IKM tetap bisa menjalankan usaha mereka.
"Sekarang masih proses pendataan, diawali sosialisasi yang kami gelar pekan kemarin, yakni sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) bagi pelaku usaha IKM se- Kabupaten Mahulu,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Mahulu Agustinus Teguh Santoso di Ujoh Bilang, Mahulu, Senin.
SIINas sebagai sistem informasi industri yang terintegrasi, lanjut ia, memiliki peranan strategis dalam upaya pemerintah daerah maupun pusat dalam melakukan pengembangan yang diawali oleh pendataan, karena kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat.
“Aplikasi dalam SIINas tidak hanya untuk mempermudah pendataan dan pengelolaan informasi industri, tetapi juga menjadi sarana komunikasi efektif antara pelaku usaha dengan pemerintah,” katanya.
Sedangkan sosialisasi yang telah dilaksanakan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai mekanisme, manfaat, dan pentingnya SIINas dalam mendorong pengembangan sekaligus penguatan IKM di Mahulu, sehingga hal ini akan menguntungkan pelaku usaha IKM.
“Melalui sistem ini, maka akan diperoleh data yang akurat, relevan, sehingga dapat dilakukan pengelolaan tepat waktu, sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan industri yang lebih baik,” katanya lagi.
Dari pengisian pelaku IKM melalui aplikasi ini, maka pemerintah akan memiliki data akurat dan terintegrasi untuk menyusun kebijakan yang mendukung kemajuan IKM, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah dan cepat dalam menyampaikan laporan atau mendapatkan layanan dari pemerintah.
Saat pemerintah membuat perencanaan, katanya, terlebih dulu data yang telah diisi oleh pelaku IKM akan dibuka, ditelaah, dan dibahas bersama oleh semua pemangku kepentingan, sehingga kebijakan yang akan diambil bisa dipertanggungjawabkan.
