Pemkab Mahulu buka lahan 10 hektare per desa untuk kemandirian pangan

Ujoh Bilang, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Kalimantan Timur, membuka lahan padi ladang seluas 10 hektare per desa/kampung atau total 500 ha di seluruh kabupaten, demi untuk mewujudkan kemandirian pangan, terutama beras.

Pembukaan lahan tersebut, kata Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh di Ujoh Bilang, Sabtu. dilakukan pada 2022 dan 2023, sehingga padi ladang khas Mahulu ini sudah panen dan mampu menambah produksi padi yang sebelumnya telah digarap masyarakat.

"Kabupaten Mahulu tidak dapat terus bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, maka program pembukaan lahan 10 ha per kampung dapat menjawab kebutuhan beras untuk masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, sejak rencana pembukaan lahan 10 ha tiap kampung ini dilakukan sosialisasi ke pejabat seluruh dinas dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahulu, mereka menyambut rencana ini dan siap memberikan dukungan penuh sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Semua pejabat mendukung upaya tersebut karena kemandirian pangan bukan hanya merupakan kebutuhan lokal Mahulu, melainkan karena kemandirian pangan merupakan salah satu program unggulan Pemerintah RI.

Baca juga: Pemkab Mahulu kaji pertumbuhan wilayah jadi penyangga IKN

Setelah mendapat dukungan dari pejabat setempat, kemudian rencana dilanjutkan sosialisasi kepada seluruh kecamatan dan 50 pemerintah kampung (desa), karena lahan yang dibuka merupakan lahan masyarakat desa yang harus didukung oleh pemerintah kampung.

Dua hari sebelumnya, saat membuka Peningkatan Kapasitas SDM Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di The Rich Hotel Yogyakarta, bupati juga mengatakan bahwa antusiasme dukungan yang sama juga diberikan oleh pemerintah kampung dan warga Mahulu, sehingga program ini terus berjalan hingga kini.

Tingginya dukungan masyarakat juga karena adanya faktor yang merupakan ciri khas kultur dan budaya Mahulu, antara lain sesuai dengan tradisi etnis Dayak dalam mendukung pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia melanjutkan, dalam upaya mendorong kemajuan ekonomi lokal, pihaknya juga menempatkan BUMDes sebagai ujung tombak dan bertanggung jawab atas keberhasilan bersama dalam mewujudkan kemandirian pangan.

"Selain untuk kemandirian pangan, pembukaan lahan 10 ha dan penguatan kapasitas bagi pengurus BUMDes juga akan menciptakan lapangan kerja baru, dan memicu tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal lain karena mereka akan memiliki kemampuan manajerial mengelola unit usaha baru," katanya.

Baca juga: DPR RI aspirasikan solusi banjir dan jalan Kubar-Mahulu ke Kemen-PUPR