Sanarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menegaskan, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima kepada masyarakat menjadi modal utama Pemerintah Provinsi Kaltim untuk kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2024.
"Perolehan predikat opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah perolehan WTP yang ke-11 bagi daerah ini," ucap Akmal Malik di Samarinda, Kamis.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 11 kalinya secara berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2023.
Pencapaian tersebut diberikan oleh BPK RI ditandai dengan prosesi penyerahan dokumen dan penandatangan berita acara serah terima dalam Rapat Paripurna Ke 10 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung Utama B, Rabu malam.
Akmal berharap prestasi ini tetap terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Perolehan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan salah satu prestasi yang dibanggakan bagi segenap jajaran di Pemprov Kaltim.
Pencapaian yang diraih ini berkat kinerja produktivitas serta profesionalitas aparatur yang tinggi dalam pengelolaan pemerintahan. Namun pencapaian ini bukanlah semata mata menjadi tujuan akhir tetapi seyogyanya agar aparatur Pemerintah mampu bekerja maksimal dan memberikan pekerjaan terbaik bagi negara.
"Terlebih dalam pelayanan prima kepada masyarakat menjadi Fokus utama," ujarnya.
Selain menjadi kebanggaan, prestasi ini sekaligus menjadi tantangan bagi jajaran aparatur sipil negara baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan komitmen membangun pemerintahan yang profesional bersih dan berwibawa serta bersemangat dengan menunjukkan kinerja terbaiknya.
"Perolehan opini WTP bukan akhir dari proses perbaikan akuntabilitas tetapi merupakan landasan untuk memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang kita lakukan," tambahnya.
Kemudian Akmal juga menyoroti masih ada beberapa catatan yang segera ditindaklanjuti seperti pengelolaan beasiswa yang harus lebih transparan, beberapa pelaksanaan kegiatan swakelola yang juga harus dibenahi.
"Tentunya ke depan opini WTP tersebut diharapkan dapat memacu kinerja ASN dilingkungan Pemprov Kaltim untuk semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan akuntabel profesional guna mewujudkan Kaltim yang berdaulat Mandiri serta berdaya saing tinggi dalam menjawab tantangan dinamika ekonomi regional dan global,"imbuhnya.
Di samping transparansi dan akuntabilitas, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mewujudkan ketepatan program dan kegiatan yang menjadi instrumen untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata yang terjadi di tengah masyarakat.
"Persoalan akuntabilitas, transparansi dan kesempatan program harus menjadi solusi dalam mewujudkan efektivitas pelayanan publik yang mampu menjawab masalah-masalah yang ada di daerah kita seperti persoalan kemiskinan ekstrim, stunting dan persoalan pengelolaan Aset," katanya.(Adv)
