Penajam Paser Utara (ANTARA) -
Investasi pembangunan Kota Nusantara, ibu kota negara masa depan Indonesia pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur, dari skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) mencapai lebih kurang Rp55 triliun.
"Sampai saat ini, investasi pembangunan ibu kota negara baru Indonesia melalui skema KPBU diperkirakan mencapai sekitar Rp55 triliun," kata jelas Direktur Pembiayaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Naufal Aminudin di Penajam, Selasa.
Dia memperkirakan nilai investasi proyek pembangunan dengan skema. KPBU bakal semakin bertambah karena cukup tinggi minat investor melakukan investasi melalui skema KPBU itu.
Hingga kini ada sembilan proyek pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu pembangunan sektor pendidikan di Kota Nusantara dilakukan dengan skema KPBU.
"Proyek pembangunan itu dalam.proses studi kelayakan (feasibility study/FS), selanjutnya masuk tahap transaksi," ujarnya.
Baca juga: Otorita IKN persiapkan SDM lokal jelang kepindahan Ibu Kota Negara
"Investor banyak yang tertarik skema KPBU, jadi diprediksi investasi dengan skema KPBU bisa terus bertambah," ucapnya lagi.
OIKN juga menerima sekitar 304 dokumen komitmen awal untuk kerja sama (letter of intent/LoI) dalam pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia.
Tercatat dokumen komitmen awal untuk kerja sama itu banyak investor berminat melakukan investasi sektor pengembang perumahan (properti), energi, serta barang dan jasa.
"Properti sebanyak 36 investor yang berminat, 52 investor berminat bidang energi, serta barang dan jasa ada 64 investor yang berminat" kata dia.
Pembangunan ibu kota negara Indonesia baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur itu banyak menarik minat investor (penanam.modal) untuk menanam modal (investasi).
Terdata investor yang telah berminat melalui dokumen komitmen awal untuk kerja sama, serta menggunakan skema KPBU berasal dari dalam maupun luar negeri, demikian Naufal Aminudin.
Baca juga: Warga Nusantara: Kegiatan bareng Otorita IKN jadi momentum kenalkan potensi desa