Samarinda (Antaranews Kaltim)- Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Kemendagri) mencari informasi dan mengumpulkan data lintas sektor terkait pencegahan kasus stunting (kerdil) karena anak kurang gizi.
"Kami ditugaskan mengumpulkan data lintas sektor hingga April 2019 tujuannya untuk mendapatkan data, model simulasi yang nantinya akan diserahkan ke Dirjen Bina Bangda untuk digabungkan menjadi program penanganan secara nasional,"kata Konsultan Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Novel Gofur saat melakukan kunjungan ke Kantor DPMPD Kaltim, Kamis (1/11).
Ia mengatakan dalam hal ini Dirjen Bina Bangda bakal menjadi koordinator dalam pelaksanaan program Investasi dalam Program Nutrition and Early Years (INEY) atau pencegahan stunting melalui seribu hari pertama kehidupan dengan intervensi bagi keluarga kurang beruntung.
Adapun pelaksanaannya dilakukan secara lintas sektor terkait, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai sektor masing-masing. Oleh karena itu Ditjen Bina Bangda turun untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai instrumen mengembangkan program INEY.
Menurutnya , hal tersebut dilakukan dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan terjadinya stunting di seluruh Indonesia. Sebab pencegahan stunting sekarang menjadi salah satu isu strategis nasional yang kendali pelaksanaannya menjadi tugas Wakil Presiden.
"Kondisinya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 2013 kasus stunting mencapai 37 persen tersebar tidak hanya tingkat provinsi dan kabupaten, tapi juga tingkat pusat," katanya.
Oleh karena itulah kondisi tersebut menjadi dasar, makanya Wapres mengambil langkah untuk melakukan kegiatan pencegahan. Apalagi informasinya sejak 2007-2013 dana kesehatan yang diperuntukan untuk penanganan stunting sebesar Rp54 triliun belum memberi kontribusi positif.
Dikemukakan Novel Gofur, jika melihat negara-negara berkembang berhasil menurunkan angka stunting karena mereka sudah menyatukan kegiatanlintas sector.
Sekretaris DPMPD Kaltim, Surono didampingi Kasubag Perencanaan Program, Esthi Susila Rini menyambut baik kunjungan dari Konsultan Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI tersebut.
"Untuk penanganan stunting lingkup DPMPD Kaltim membantu dan memberikan dukungan hanya bersifat fungsi koordinasi di Posyandu, PKK, dan Pokja," katanya..
Sementara kunjungan Konsultan Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI ke Kaltim di antaranya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (*)
