Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya meningkatkan jumlah dokter spesialis berstatus aparatur sipil negara (ASN) untuk memenuhi pemerataan kebutuhan layanan kesehatan di seluruh wilayah itu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltim Deni Sutrisno di Samarinda, Kamis, mengungkapkan bahwa pengadaan dokter spesialis, khususnya melalui jalur penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Dalam setiap penyusunan formasi, kami selalu melibatkan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mengidentifikasi kebutuhan riil dokter spesialis," ucapnya.
Namun, ketersediaan dan minat pendaftar seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada.
Deni mencontohkan pada formasi tahun 2024, Pemprov Kaltim membuka peluang untuk 49 dokter spesialis, namun hanya 15 formasi yang terisi. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam menarik minat dokter spesialis untuk mengabdi di Kaltim.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah adanya dokter spesialis yang telah bertugas di Kaltim, namun kemudian mengajukan pemindahan tugas. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang membuat dokter spesialis kurang betah atau kurang termotivasi untuk bertahan di Kaltim.
"Kami sedang mengkaji berbagai faktor, termasuk kemungkinan terkait dengan tunjangan. Kami ingin memastikan bahwa tunjangan yang diberikan sudah kompetitif dan sesuai dengan beban kerja serta kondisi wilayah," katanya.
Menurut Deni, peningkatan jumlah dokter spesialis menjadi prioritas karena distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di Kaltim. Banyak daerah, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan, yang masih kekurangan dokter spesialis.
Akibatnya, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemprov Kaltim gencar meningkatkan sosialisasi dan promosi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan timur menyadari betul pentingnya tenaga ahli medis, karena Kalimantan Timur merupakan daerah yang menjadi mitra strategis dari Ibu kota Negara.