Balikpapan (ANTARA) - Kodam VI/Mulawarman menggelar upacara Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer (POM) Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan TNI.
"Operasi ini bertujuan untuk memastikan TNI tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga pertahanan negara, dengan tidak menyalahgunakan kekuatan yang dimilikinya," kata Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, dalam amanatnya, Senin (10/2).
Dia mengemukakan, operasi tersebut harus mengedepankan aspek edukatif, preventif, dan persuasif, sehingga prajurit TNI memiliki kesadaran tinggi untuk patuh pada hukum dan peraturan.
"Polisi Militer TNI harus menjadi teladan dalam menegakkan hukum secara profesional, adil, transparan, dan akuntabel," katanya.
Menurut Rudy, hal tersebut sejalan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI yang menempatkan reformasi hukum sebagai salah satu prioritas nasional.
Pada kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa operasi Gaktib berlangsung sepanjang tahun 2025, mulai 1 Januari hingga 31 Desember yang mencakup wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.
Dia menyebutkan, sebanyak 359 personel POM TNI diterjunkan, terdiri dari 265 personel POM Angkatan Darat (AD), 69 personel POM Angkatan Laut (AL), dan 61 personel POM Angkatan Udara (AU)..
Rudy menjelaskan dalam pelaksanaannya, operasi itu akan berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait untuk memastikan efektivitas dan penegakan hukum yang maksimal.
Lanjutnya, pelaksanaan operasi Gaktib dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni secara terbuka dan tertutup.
Dia berharap, melalui operasi tersebut tingkat ketaatan hukum di lingkungan TNI semakin meningkat, menciptakan prajurit yang disiplin, profesional.
"Dengan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai benteng pertahanan negara," tegasnya.
