Samarinda (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur mencatat realisasi penerimaan pajak di wilayah itu mencapai Rp39,25 triliun atau 97,40 persen dari target tahun 2024.
Angka realisasi itu mengalami penurunan 4,13 persen dibanding tahun 2023 antara lain karena turunnya harga batu bara.
"Penurunan penerimaan pajak di Kaltim disebabkan turunnya harga komoditas terutama batu bara di pasar global dan pembayaran Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 25/29," kata Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Kaltim M Syaibani di Samarinda, Ahad.
Ia menyatakan bahwa secara umum penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh wajib pajak badan dan bendahara pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar karena pertambangan batu bara masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Di lain sisi, pajak perdagangan internasional Kaltim berhasil mencapai realisasi sebesar Rp2,23 triliun atau melebihi target mencapai sebesar 100,98 persen dari target, karena didorong oleh peningkatan Bea Keluar menyusul kenaikan harga komoditas crude palm oil (CPO) di akhir tahun 2024.
Untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pun melampaui target, yakni sampai dengan Desember 2024 mencapai Rp3,44 triliun atau sebesar 156,82 persen dari target, dengan pertumbuhan signifikan hingga sebesar 7,94 persen ketimbang tahun sebelumnya.
"Peningkatan positif capaian tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP, meliputi PNBP lainnya dan pendapatan badan layanan umum (BLU), dengan didominasi oleh pendapatan jasa kepelabuhanan dan pendapatan jasa layanan pendidikan," kata Syaibani.
Ia juga mengatakan bahwa realisasi belanja dari APBN melalui kementerian/ lembaga (K/L) di Provinsi Kaltim hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp50,62 triliun yang didominasi untuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), terealisasi 95,61 persen dari total pagu yang mencapai Rp52,94 triliun dengan pertumbuhan 43,04 persen.
"Pertumbuhan belanja sebesar 43,04 persen ketimbang tahun sebelumnya ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN, mengingat sepanjang 2024 pekerjaan makin masif," katanya.
