Berau, Kaltim (ANTARA) - Bupati Berau, Kalimantan Timur, Sri Juniarsih Mas menginstruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) setempat segera menyusun laporan penggunaan anggaran 2024 terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pemerintah daerah diberi waktu paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk itu saya minta OPD sesegera mungkin membuat laporan sebelum batas berakhir," ujarnya di Tanjung Redeb, Berau, Kamis.
Ia menyampaikan, mengenai realisasi keuangan di APBD 2024 yang telah mencapai 87 persen, hal ini tergolong baik meski semestinya bisa lebih ditingkatkan lagi, sehingga pagu secara keseluruhan APBD yang nilainya Rp6,99 triliun bisa digunakan secara optimal.
Untuk itu ia memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah karena telah melaksanakan anggaran masing-masing secara maksimal, sehingga kinerja penyerapan anggaran yang bagus ini harus diimbangi dengan tingkat laporan yang segera disusun untuk kemudian diserahkan ke BPK RI perwakilan Kalimantan Timur.
Nilai APBD Berau tahun lalu yang mencapai Rp6,99 triliun tersebut merupakan gabungan APBD murni dan APBD perubahan, yakni APBD murni sebesar Rp5 triliun lebih, kemudian mendapat tambahan Rp1,9 triliun melalui APBD perubahan.
Total APBD Berau 2024 sebesar itu antara lain berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp303 miliar, pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp4,93 triliun atau naik Rp1,399 triliun dari anggaran semula Rp3,533 triliun, pendapatan transfer daerah tetap senilai Rp832 miliar.
Untuk pelaksanaan langkah strategis terhadap APBD 2025 yang sebesar Rp5,2 triliun, bupati minta OPD melakukan peningkatan kualitas perencanaan dengan mengecek kembali dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) di masing-masing organisasi.
"Selanjutnya melakukan akselerasi pelaksanaan program, melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan DPA dan pertanggungjawaban, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta meningkatkan pemantauan, evaluasi serta pengendalian bilateral," katanya.
