Samarinda (ANTARA) - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jaya Mualimi menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan di era digital yang terus berkembang.
"Saya berharap peran Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yang berkumpul dari seluruh Indonesia dapat saling berbagi pengalaman dan strategi terbaik dalam pengembangan SDMK," ujar Jaya Mualimin usai menghadiri Rapat Koordinasi Asosiasi Bapelkes Indonesia (ABI) di Samarinda, Sabtu.
Acara yang berlangsung hingga 16 Desember 2024 ini mengusung tema "Peranan Bapelkes dalam Peningkatan Kompetensi SDMK di Era Disrupsi".
Rapat koordinasi ini diisi dengan berbagai sesi diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai institusi. Beberapa topik yang dibahas, antara lain implementasi BLUD, penguatan zona integritas, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dengan sumber dana DAK Non Fisik.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan di Indonesia.
Sejumlah tokoh hadir dalam rakor tersebut, di antaranya Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Lupi Trilaksono, yang memberikan pandangan strategis terkait kebijakan nasional dalam peningkatan mutu tenaga kesehatan, serta Ketua Asosiasi Bapelkes Indonesia (ABI) Ali Wardana.
Sebelumnya, Dinkes Kaltim juga melakukan upaya peningkatan pemerataan SDM kesehatan di provinsi itu melalui Sistem Kesehatan Akademik (Academic Health System/AHS).
"Kemarin, kami menggelar Workshop Academic Health System sebagai bentuk komitmen institusi pendidikan, institusi kesehatan, dan pemerintah daerah guna menjamin penyediaan pelayanan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat," kata Jaya.
Peningkatan pemerataan SDM kesehatan ini, menurutnya, sesuai dengan Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera.
Jaya menyoroti permasalahan pemerataan SDM kesehatan di Kalimantan Timur. Salah satu permasalahan pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah SDM kesehatan belum merata untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Oleh karena itu, pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas diperlukan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang andal.
Sistem kesehatan akademik merupakan model kerja sama terintegrasi antara perguruan tinggi (Fakultas Kedokteran), rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan dan/atau pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu.
"Dengan AHS, kami berupaya mempercepat pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis, sebagaimana diamanatkan program Transformasi Sistem Kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan," kata Jaya.
AHS juga menjadi tindak lanjut dari upaya Kementerian Kesehatan melakukan akselerasi Program Studi Dokter Spesialis dan Sub-spesialis, serta kebijakan Kementerian Ristekdikti tentang Penugasan Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis.
