Balikpapan (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemerintah Kota Balikpapan masih menunggu regulasi pusat untuk kenaikan gaji guru baik yang menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non ASN.
"Sejauh ini kami masih menunggu arahan pusat, kami menunggu regulasinya," kata Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, Selasa (3/12).
Ia menjelaskan, bila regulasi itu sudah diterima, penerapan untuk menaikkan gaji tersebut juga tidak bisa langsung dilakukan, tentunya harus dipelajari terlebih dahulu, sebelum regulasi itu diterapkan.
Irfan mengatakan mengingat masih menunggu regulasi pusat maka untuk anggaran yang akan dialokasikan pun juga belum bisa dibuat secara rinci.Di Balikpapan secara keseluruhan 1.551 guru terdiri dari 1.516 guru PNS , dan 35 orang tenaga didik.
"Kami mendukung adanya kenaikan gaji guru untuk meningkatkan kesejahteraan para guru," ucapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN akan meningkat pada 2025 menjadi Rp81,6 triliun, naik sebesar Rp16,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebijakan itu diumumkan Presiden saat berpidato saat puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis lalu.
Pada kesempatan itu Presiden menekankan pentingnya peran guru dalam pembangunan bangsa, sekaligus mengumumkan berbagai kebijakan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pendidik.
Presiden menguraikan bahwa pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta guru non-ASN.
Guru ASN akan menerima tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok, sementara tunjangan profesi bagi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp2 juta per bulan.
Presiden mengatakan bahwa anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN juga dialokasikan untuk kegiatan sertifikasi bagi para guru di seluruh daerah.
"Tahun 2025, terdapat 1.932.666 guru yang berserfitikat pendidik, yaitu 64,4 persen, terdapat peningkatan sebanyak 650 guru bersertifikat dibanding tahun 2024," katanya.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, sebanyak 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1) akan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025.
Selain itu, pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan bagi 249.623 guru yang saat ini belum memiliki gelar D4 atau S1 untuk melanjutkan studi mereka.
Adapun bentuk dukungan untuk guru non-ASN yang belum bersertifikasi, kata Presiden, akan diberikan bantuan dana tunai melalui transfer perbankan yang sedang dirancang bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu kelompok ini.
“Jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh BPS sedang dihitung dan dicari, baik nama dan alamat persis, siapa yang berhak menerima manfaat tersebut," katanya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memastikan guru mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
