Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui pihak terkait terus berupaya meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, karena keterwakilan perempuan masih rendah yang hanya 18 persen saja dari seharusnya minimal 30 persen.
"Beberapa tahun terakhir kami sering menggelar kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, baik melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan lainnya," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Senin.
Termasuk di pertengahan Juli ini pihaknya telah menggelar kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi bagi kaum perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Berdasarkan data, lanjutnya, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kaltim untuk periode 2019-2024, dari 55 anggota DPRD Kaltim, terdapat 12 orang di antaranya adalah perempuan.
Jumlah ini tentu masih minim karena hanya 18 persen keterwakilan perempuan di parlemen, sehingga pihaknya terus mengupayakan agar di Pemilu 2024 setidaknya bisa mencapai afirmasi 30 persen perempuan yang duduk di DPRD Kaltim.
Baca juga: Puan sebut lima nama sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo
Diharapkan para calon anggota legislatif yang saat ini namanya sudah masuk di KPU masing-masing daerah, pada 2024 mendatang bisa terpilih semua dan duduk menjadi wakil rakyat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga minimal bisa 30 persen.
Dalam Pemilu 2019 lalu, partai yang banyak meloloskan kaum perempuan di DPRD Kaltim adalah PDI Perjuangan empat orang, PPP tiga orang, sisanya PAN, PKB, Demokrat, Gerindra dan PKS masing-masing satu perempuan.
Ia juga mengatakan bahwa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur kualitas pembangunan di Provinsi Kaltim, saat ini menempati urutan tiga secara nasional.
Sedangkan jika dilihat secara terpilah, maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) menempati urutan ke- 32, kemudian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menempati capaian ke- 26 secara nasional.
"Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan sumber daya manusia antara perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya hambatan perempuan Kaltim dalam akses partisipasi manfaat dan kontrol pembangunan, salah satunya di bidang politik," katanya.
Baca juga: Pengamat politik paparkan upaya naikkan partisipasi pemilih Kaltim
