Sangatta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menunggu langkah strategis dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk keberlanjutan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).
"Saya sudah komunikasi sama pak Gubernur. Beliau siap menindaklanjuti, karena Gubernur merupakan ketua dewan KEK Kaltim," ucap Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, di Sangatta, Kamis.
Dia mengungkapkan dalam waktu dekat, Pemkab Kutim bersama perwakilan Provinsi Kaltim akan berkomunikasi langsung ke Pemerintah Pusat untuk membahas kelanjutan operasional KEK Maloy.
Saat ini KEK Maloy sudah tidak lagi masuk dalam proyek strategis nasional (PSN). Dari itu, pemerintah daerah sedang berusaha mengupayakan keberlanjutan kawasan ekonomi tersebut.
Ardiansyah menuturkan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud sangat peduli dengan pembangunan di KEK Maloy. Pihaknya akan bersama-sama meningkatkan sarana dan prasarana di kawasan itu.
KEK Maloy yang berada di jalur strategis yang menghadap langsung ke alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II, menjadi jalur kapal-kapal industri lintas nasional dan internasional.
Potensi itu menjadikan KEK Maloy sebagai pusat perhatian para investor untuk membangun industri. Ia menyebutkan kawasan tersebut akan menjadi pusat perhatian para investor untuk membangun industri turunan sawit.
“Saya berjanji, Insya Allah pada 2026 kita sudah memiliki hilirisasi sawit. Kini sudah ada satu perusahaan yang beroperasi dan ada empat lagi yang sedang antri di kawasan ekonomi khusus Maloy,” kata Ardiansyah.
Dia menegaskan paling lambat tahun 2026, KEK Maloy sudah beroperasi. Jika, KEK tersebut beroperasi akan memberikan dampak perekonomian yang signifikan, baik skala mikro maupun makro.
