Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut penanganan stunting dilakukan secara lintas sektoral yang melibatkan BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama.
"Yang dulu hanya melulu dari sisi keagamaan oleh Kementerian Agama (Kemenag), sekarang ditangani lintas sektoral mulai dari BKKBN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemenag," ujar Menko Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis.
Menko Muhadjir mengatakan setiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing. Semuanya akan saling melengkapi/mengisi dalam upaya penanganan stunting di Indonesia.
Ia mencontohkan BKKBN berkaitan dengan pemberian pemahaman tentang reproduksi dan kesehatan reproduksi. Kemudian Kemenkes melihat dari sisi kesehatan dan Kemenag akan mengisi pemahaman calon pengantin saat proses bimbingan kawin (bimwin).
"Kemudian dari sisi yang lain, misalnya untuk memastikan bahwa remaja putri tidak boleh mengalami anemia kronis karena mengancam kesehatan reproduksi seorang perempuan," kata Menko Muhadjir.
Ia berharap dengan penanganan lintas sektoral ini mampu menurunkan angka stunting menjadi 14 persen seperti yang ditargetkan pemerintah pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting sebesar 21,6 persen.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah akan melakukan survei mengenai stunting pada Oktober mendatang. Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan membenahi ketersediaan berbagai macam fasilitas dalam rangka menurunkan dan pencegahan stunting.
"Sehingga nanti kalau ada beberapa daerah yang masih tinggi itu nanti akan bisa dikompersis (dibandingkan) secara agregat, secara nasional. Mudah-mudahan target seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden bisa selesai," kata Menko Muhadjir.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko PMK: Kini penanganan stunting dilakukan secara lintas sektoral
