Samarinda (ANTARA Kaltim) - Meski beragam masukan telah banyak ditujukan pada Awang Faroek Ishak yang kembali terpilih sebagai Gubernur Kaltim, tetap saja prioritas pembangunan Kaltim lima tahun ke depan menjadi agenda yang nantinya dikonsepkan dan dilaksanakan oleh gubernur terpilih.
“Kita belum tahu fokus prioritasnya akan kemana pembangunan 5 tahun ke depan, kita tunggu saja. Tapi sebagai wakil rakyat, semua anggota DPRD perlu memberikan masukan,†ungkap Anggota DPRD Kaltim Syaparudin.
Politisi PPP ini menekankan agar gubernur terpilih nanti harus lebih fokus pada proyek-proyek besar tahun jamak atau multiyears contract (MYC) yang belum selesai. “Proyek-proyek itu didanai oleh rakyat yang sangat berkepentingan akan realisasinya. ini harus jadi perhatian,†urainya.
Dari 16 proyek MYC sejak 2009, hanya lima yang progresnya lebih 50 persen dan baru 1 yang rampung.
Padahal sebelum masa jabatan gubernur berakhir, mestinya proyek besar ini sudah bisa dinikmati masyarakat. Paling jadi sorotan belakangan adalah realisasi jalan tol Samarinda-Balikpapan yang progresnya masih 45,82 persen. Menelan anggaran Rp 2 triliun, mega proyek ini juga banyak disorot kalangan legislator.
Dalam laporannya, beberapa waktu lalu, Gubernur Kaltim Awang Faroek menyebut jalan bebas hambatan sepanjang 99 kilometer ini mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional yang dicanangkan Menteri Pekerjaan Umum.
“Pembangunan jalan akses dari kilometer 13 Balikpapan ke jalan tol sepanjang 400 meter telah selesai dikerjakan,†ucapnya saat itu di Rapat Paripurna DPRD Kaltim.
Juga diketahui, kendala pembebasan lahan jadi momok terbesar realisasi proyek. Pemerintah kabupaten/kota disebut belum maksimal menuntaskan tugas pembebasan lahan. Untuk peningkatan konstruksi jalan, sebagian besar jalan merupakan bekas hak pengusahaan hutan (HPH) dan tambang batu bara. Ini menunjukkan pembangunan tak direncanakan dengan baik. Keadaan diperburuk oleh kendaraan dengan tonase yang melebihi kemampuan jalan.
Instansi terkait dituding lemah dalam penegakan hukum terhadap pelanggar angkutan beban lebih.
Sementara itu, jalan provinsi di Kaltim sepanjang 1.762,07 kilometer hingga akhir 2012 dengan kondisi mantap baru 75,86 persen. Meski begitu, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari 2010 yang hanya 63,57 persen. Sementara kondisi jalan dengan permukaan aspal hingga akhir 2012 adalah 68 persen. Akhir 2013, jalan provinsi beraspal diperkirakan 75,93 persen.
“Terkait jalan,berarti juga kita berbicara soal percepatan pembangunan ekonomi daerah. Fasilitas jalan yang baik, juga melancarkan arus serapan perkembangan suatu daerah,†tambah Syaparudin.Pendirian Convention Hall di Samarinda yang termasuk 16 proyek MYC Pemprov lewat anggaran kontrak tahun jamak APBD Kaltim 2011-2013 sebesar Rp 256,9 miliar, hingga pertengahan tahun ini kondisinya setali tiga uang. Realisasinya dibawah 50 persen.
Jembatan Kembar atau Mahakam IV di Samarinda juga dibangun melalui kontrak tahun jamak sebesar Rp 171 miliar. Dimulai pada 2012, progresnya 21,15 persen, meliputi kegiatan pendirian fondasi dan pilar.Untuk proyek dengan pendanaan APBN di Kaltim, salah satunya adalah Jembatan Pulau Balang. Jembatan ini bagian jalan lintas Kalimantan poros selatan. Akhir 2012, progresnya 65,18 persen untuk bentang pendek sepanjang 470 meter. Untuk bentang panjang sekitar 800 meter dengan nilai investasi kisaran Rp 1,6 triliun, dimulai tahun ini lewat APBN sebesar Rp 99 miliar. Progres Juli 2013, sudah 13,22 persen. Jembatan ini kemudian jadi agenda MYC APBN 2014-2018.
Selanjutnya pengembangan Bandara Sepinggan Balikpapan. Meliputi pembangunan gedung terminal penumpang seluas 110.000 meter persegi dengan 11 garbarata, gedung parkir, dan apron, juga infrastruktur lain. Landasan pacu bandara ini bakal diperpanjang jadi 3.250 meter yang juga ditarget terdukung dana APBN juga.
Syaparudin memang termasuk getol mempertanyakan perihal lambannya penanganan proyek MYC itu.Tak heran pada beberapa kesempatan paripurna terlebih saat laporan pertanggungjawaban kinerja gubernur kaltim beberapa waktu lalu, ia tegas menginterupsi kondisi itu.
Lebih jauh, Infrastruktur yang baik, juga masuk dalam sorotan Syaparudin. Terlebih infrastruktur pendorong laju pembangunan perekonomian daerah pinggiran, pedalaman dan perbatasan yang selama ini terkesan masih belum tersentuh serius oleh pemprov.
“Kondisinya rilnya, banyak desa diwilayah pinggiran, pedalaman dan perbatasan yang belum tersentuh layanan listrik, kesehatan memadai dan pemerataan pendidikan. Kondisinya bertolak belakang dengan kota-kota besar kaltim. Bisa jadi salah satu alasannya adalah kurang didukung dengan akses jalan yang baik. Disinilah peran pemprov sangat dinantikan,†harap Syaparudin. ( Humas DPRD Kaltim/adv/dhi/met)
