Samarinda (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Nidya Listiyono memberikan apresiasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat atas capaian pendapatan daerah tahun ini yang ditarget surplus di akhir 2022 ini, atau lebih dari target yang sebesar Rp5,8 triliun.
"Saat ini pajak daerah Kaltim sudah tercapai 93,72 persen atau tercapai Rp5,4 triliun dari target Rp5,8 triliun, bahkan dari Bapenda menargetkan pajak daerah bisa surplus, lebih dari Rp5,8 triliun, jadi saya memberi apresiasi," ujar Tiyo, panggilan akrabnya.
Ia juga mengatakan bahwa strategi yang dilakukan Bapenda selama ini sudah bagus dalam upaya memikat wajib pajak untuk patuh membayar pajak, yakni dengan melakukan berbagai program seperti memberikan relaksasi pajak.
Cara seperti ini, katanya, merupakan strategi bisnis yang telah dilakukan para startup di Indonesia maupun luar negeri, yakni dengan istilah bakar uang di depan untuk memikat konsumen, tujuannya adalah untuk meningkatkan omset.
Bapenda, katanya, menerapkan hal yang sama dengan tujuan untuk memiikat para wajib pajak untuk taat pajak seperti memberikan relaksasi, kemudahan, dan penghargaan yang kemudian wajib pajak membayar tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo karena ingin mendapat hadiah atau mendapat keringanan.
Sementara Kepala Bapenda Kaltim Ismiati menjelaskan tentang sejumlah realisasi pendapatan dari pajak daerah yang telah pihaknya capai, seperti untuk pajak kendaraan bermotor dari target senilai Rp1,15 Triliun, telah tercapai Rp967 miliar atau 84 persen.
Kemudian untuk pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari target Rp1,05 triliun di akhir tahun, saat ini telah terealisasi sebesar 91,31 persen.
Kemudian untuk pajak bahan bakar dari target di APBD Murni sebesar Rp3 triliun, saat ini sudah tercapai Rp3,34 triliun, sedangkan di APBD Perubahan sudah tercapai 98,39 persen.
"Kemudian untuk pajak air permukaan dari target sebesar Rp12 miliar, kini sudah tercapai 61 persen, untuk pajak rokok dari target sebesar Rp232 miliar, kini sudah terealisasi sebesar Rp198 miliar," ujarnya. (Ghofar/ADV/DPRD Kaltim)
