Samarinda (ANTARA) - Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) masa khidmat 2025-2030 di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu, menekankan penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan paralegal.
"Paralegal sangat dibutuhkan untuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, sesuai arahan Ketua Umum PBNU yang sebelumnya diluncurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujar Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa di Samarinda, Sabtu.
Pada kesempatan tersebut, PP Muslimat NU juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk secara resmi membentuk paralegal di bawah naungan organisasi.
Selain pembentukan paralegal, Muslimat NU juga bakal membentuk Rumah Restoratif Justice yang didukung oleh Kantor PC dan PAC Muslimat NU di berbagai daerah. Upaya ini dijalankan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan setempat.
Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan rencana peluncuran Lembaga Advokasi Keluarga yang bertugas mendampingi kasus-kasus seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), konflik keluarga, dan masalah sosial lainnya.
Dalam forum tersebut, aspirasi dari para guru besar Muslimat NU juga disampaikan, yakni mengenai usulan pembentukan asosiasi profesor.
Khofifah menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU dari berbagai negara, termasuk Malaysia yang mengelola Community Learning Center (CLC) terbesar di sana.
"Peran aktif PCI Hong Kong dalam melatih modin perempuan dan PCI Taiwan yang membantu Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu diapresiasi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada PCI dari Tiongkok, Sudan, Saudi Arabia, Mesir, dan Inggris (UK)," ucapnya.
Ketua PP Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi menginformasikan bahwa Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Muslimat NU telah diterbitkan dan disosialisasikan dalam Rakernas ini.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud selaku tuan rumah, menyampaikan kebanggaan atas terselenggaranya acara penting ini di wilayah itu dan menyatakan kesiapan daerah ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan Muslimat NU di masa mendatang.
Acara pelantikan dan Rakernas ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kemudian, anggota DPR RI sekaligus Bendahara Umum PP Muslimat NU Sarifah Suraidah, Kepala BPHN Min Usihen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sekitar 1.000 undangan lainnya.
