Samarinda (ANTARA) - Satpol PP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan siap untuk mengantisipasi rencana demo mahasiswa yang menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Kutai Timur.
Aksi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu akan digelar Senin (8/4) dan merupakan aksi kedua yang digelar oleh mahasiswa di Kaltim.
Aksi pertama penolakan pabrik yanh digelar Senin (25/3) lalu, berlangsung ricuh usai mahasiswa terlibat adu fisik dengan kepolisian.
Bahkan awak media yang meliput unjuk rasa tersebut turut menjadi korban anarki mahasiswa. Tak hanya itu, fasilitas negara juga ikut rusak seperti taman di sekitar Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Kepala Satpol PP Kaltim, Gede Yusa kepada awak media di Samarinda, Jumat, mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi dari Polresta Samarinda terkait jumlah peserta unjuk rasa yang akan digelar Senin depan.
"Kalau dari surat yang diproses di Polresta itu jumlahnya minimal 500 orang. Kami berharap tidak lebih lah, karena akan mengganggu aktivitas kendaraan umum. Tapi kami pada dasarnya welcome saja dan siap menerima mahasiswa," ungkap Gede Yusa.
Menurut Gede, tanggung jawab keamanan dan ketertiban di sekitar kantor Pemprov Kaltim memang menjadi tugas Satpol PP Kaltim.
Gede tidak ingin aksi anarkis mahasiswa seperti sebelumnya terulang lagi pada saat aksi mahasiswa.
Gede Yusa menegaskan pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan mengedepankan persuasif.
"Kami sudah koordinasi dengan Korem 091/ASN dan Polresta Samarinda. Yang jelas kami ikut sesuai undang-undang penyampaian pendapat di muka umum, jika di kantor pemerintahan maka jaraknya 100 meter di luar pagar. Kami sudah ingatkan agar tidak ada yang merusak fasilitas negara," tuturnya.
Gede mengatakan sudah menghubungi korlap demonstrasi agar pelaksanaan unjuk rasa tidak ricuh.
Ia menyarankan agar para demonstran meniru aksi Kamisan yang kerap dilaksanakan di depan kantor Gubernur Kaltim dengan tertib.
