Balikpapan (ANTARA) - Seluruh pasangan calon (paslon) yang menjadi kontestan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Kaltim mulai dari calon gubernur, calon wali kota dan calon bupati menghadiri kegiatan deklarasi damai di Sport and Convention Center (BSCC) Dome Balikpapan.
Pembacaan deklarasi damai itu dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah serta tim suksesnya yang juga turut hadir, serta disaksikan langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjend TNI Tri Budi utomo.
"Deklarasi damai ini merupakan rangkaian kegiatan Pilkada di wilayah Kaltim, tentunya ini momen yang luar biasa yakni Pilkada serentak seluruh Indonesia," kata Kapolda Kaltim Nanang Avianto di Balikpapan, Selasa (24/9).
Menurut Nanang, Pilkada merupakan momen penting yang harus dijaga pelaksanaannya dari awal sampai akhir sehingga semua berjalan dengan baik.
Ia mengatakan, dalam Pilkada serentak semua sudah melalui tahapan-tahapan, yang di mulai dari 26 Agustus 2024 sampai berakhirnya kegiatan ini.
Nanang menyebutkan terdapat 162 hari yang harus dilalui sebelum memasuki waktu pemungutan suara, dan tentunya sudah disampaikan imbauan-iimbauan untuk menjaga keberlangsungan Pilkada di wilayah Kaltim.
"Kita semua berharap Pilkada serentak khususnya di Kaltim bisa berjalan dengan lancar, aman, dan bisa memberikan pembelajaran politik bagi semua masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberikan suaranya, karena ini juga akan menentukan bagaimana Kaltim lima tahun ke depan," ujarnya.
Lanjutnya, dalam Pilkada ini, digelar Operasi Mantap Praja (OMP) Mahakam 2024 yang melibatkan personel keamanan sebanyak 21.398 personel terdiri dari Kepolisian sebanyak 5.947 personel, TNI sebanyak 2.289 personel, dan Linmas 13.162 personel.
"Nanti setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan disebar personel itu, dan diharapkan semuanya berjalan dengan baik," ujar Nanang.
Nanang memaparkan, TPS memiliki 3 kategori yaitu kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Rawan dalam artian kondisi geografis wilayah seperti contoh di Kabupaten Mahalu.
"Kami mengetahui untuk kondisi dalam pendistribusian logistik akan membutuhkan personel yang ada," jelasnya.
Menurutnya kepolisian juga telah melakukan evaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya menjadi suatu kajian, sehingga bisa dilakukan antisipasi.
"Paling tidak kita bisa mengatasi kerawanan setiap wilayah. Ini sudah kita laksanakan dari tingkatan atas sampai bawah. Sehingga nantinya pada saat pelaksanaan pendistribusian logistik dan personel bisa berjalan dengan lancar," ujar Nanang.
