Samarinda (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menjadi salah satu kandidat penerima apresiasi kinerja penjabat kepala daerah pada 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri.
Akmal Malik, dalam keterangan yang diterima di Samarinda, Jumat, menyampaikan hadir dalam penjurian bersama sejumlah kandidat lain kepala daerah di Indonesia.
"Berpenduduk hampir empat juta jiwa, Kaltim memiliki wilayah 15,3 juta hektar dengan komposisi kawasan produksi 80 persen dan hutan lindung 20 persen," kata Akmal Malik saat menyampaikan presentasi kepada dewan juri nasional itu.
Apresiasi bagi penjabat kepala daerah, mencakup gubernur, bupati, atau walikota, merupakan program kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Grup. Apresiasi itu juga diikuti Provinsi Sulawesi Barat, Papua Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Bali.
Penjurian dilakukan oleh Sekretaris Itjen Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, Staf Ahli Kementerian PANRB Jufri Rahman, Ketua Ombudsman Mukhommad Najih, Peneliti Senior BRIN Profesor Dr R Siti Zuhro, dan Direktur Utama Tempo Arif Zulkifli di Jakarta.
Dengan waktu 10 menit paparan dan 10 menit tanya jawab, Akmal Malik mengaku bisa menyampaikan materi dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan juri secara detail.
Baca juga: Pj Gubernur ajak perbankan dukung kehadiran IKN
Dia menyampaikan mengatakan sejumlah pertanyaan seperti posisi penting Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), ditambah potensi sumber daya alam yang masih berlimpah.
Selain itu, posisi kemiskinan ekstrim di Kaltim tergolong terendah di Indonesia, yakni hanya 0,1 persen.
"Pembangunan yang masif di Kaltim dan IKN mengakibatkan terus berkurangnya angka pengangguran terbuka," kata Akmal Malik.
Pada kesempatan itu, Akmal Malik juga menyampaikan pelayanan kesehatan lebih optimal didukung 59 rumah sakit yang dibangun pemerintah dan rumah sakit swasta.
Hal lain terkait layanan kesehatan adalah penanganan stunting di Kaltim dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota didukung 341 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan serta pemberdayaan masyarakat lewat posyandu.
Baca juga: Pj Gubernur Kaltim apresiasi program ketahanan pangan di sekolah
"Angka Harapan Hidup di Kaltim termasuk tinggi di Indonesia yaitu hingga 74,72 tahun," katanya.
Pelayanan publik juga perizinan dilakukan melalui pendekatan digital, sehingga ada capaian SOP yang jelas di organisasi-organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kaltim.
"Saya bersyukur tidak lagi menandatangani apa pun. Semua sudah didelegasikan ke pimpinan perangkat daerah," katanya.
Selain rutin evaluasi kinerja, Akmal Malik mengaku juga melakukan evaluasi realisasi anggaran seluruh OPD per tiga bulan, termasuk kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Serapan anggaran yang hanya 87 persen, terus meningkat hingga 93 persen. Target kami pada tahun ini, serapan mencapai minimal 95 persen," kata Akmal Malik.
Baca juga: Pj Gubernur Kaltim dan tiga kepala daerah jadi tamu kedua di istana IKN
