Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengajak akademisi dan praktisi memberikan masukan konstruktif saat penyusunan rencana kerja, sehingga dapat memperkaya dalam program pembangunan.
"Para akademisi dan praktisi tentu memiliki pengalaman di bidang masing-masing, sehingga saran dan masukannya sangat berarti dalam penyusunan program kerja," kata Sri Wahyuni saat membuka Forum Rencana Kerja Perangkat Kerja Daerah BPSDM Kaltim di Balikpapan, Senin.
Acara yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim bertema "Mewujudkan Smart ASN Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi".
Dalam kesempatan itu Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menyampaikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kaltim sebanyak 9.958 orang.
Dari jumlah itu, lanjutnya, PNS yang sudah memenuhi kewajiban mengikuti pengembangan kompetensi lebih dari 20 jam pelajaran per tahun mencapai 1.451 orang atau baru 14,5 persen.
Sedangkan sisanya sebanyak 8.507 orang atau sebesar 85,43 persen baru mengikuti pengembangan kompetensi di bawah 20 jam pelajaran dalam satu tahun.
Forum tersebut juga diisi beberapa narasumber baik secara daring maupun luring, antara lain Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Mohammad Taufiq dengan materi "Arah Kebijakan Pengembangan SDM Berdasarkan UU Nomor 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara".
Kemudian Widyaiswara Ahli Utama Sugeng Chairuddin dengan topik "Kalimantan Timur Corporate University" dan pemateri berikutnya disampaikan para Kepala Bidang di lingkungan BPSDM Kaltim yaitu Rina Kusharyanti, Apriyana, dan Zaitun.
Para Kepala Bidang selain memaparkan tentang program kerja yang sudah dicapai pada 2023 juga tentang program kerja 2024 yang telah, sedang, dan akan berjalan, termasuk rencana kerja 2025.
Forum ini selain diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim juga diikuti oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM kabupaten/kota se-Kaltim, Penjamin Mutu, termasuk unsur akademisi.
