Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pembangunan proyek infrastruktur gas bumi terintegrasi Kalimantan-Jawa atau "Kalija" akhirnya mulai dilaksanakan yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepekan lalu.
Sejatinya pembangunan pipa gas bumi itu dilaksanakan tahun 2006 oleh PT Bakrie and Brothers (BNBR) yang memenangi tender jaringan pipa gas Kalija itu, namun mangkrak selama delapan tahun.
Karena itu pemerintah melalui Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ada 7 Februari 2014 memutuskan proyek Kalija dikerjakan bersama-sama oleh Perusahaan gas Negara (PGN) Tbk dan BNBR, dengan komposisi saham 80 persen PGN dan 20 persen BNBR.
Jaringan pipa gas Kalija dibangun oleh PT Kalimantan Jawa Gas yang merupakan perusahaan patungan antara PT PGN Tbk dan PT BNBR. Proyek itu meliputi pipa gas transmisi Kalimantan-Jawa yang pembangunannya akan diselesaikan dalam dua tahap.
Proyek Distribusi Gas Bumi Jawa Tengah terbagi dalam tiga koridor. Untuk tahap pertama pembangunan pipa pertama dibangun jaringan pipa Kalija I sepanjang 207 kilometer yang menghubungkan sumber gas lapangan gas Kepodang ke PLTGU Tambak Lorok yang dikelola PLN.
Sementara pipa Kalija II sepanjang 1.200 kilometer yang menghubungkan sumber gas di Kalimantan Timur ke Jawa. Tiga koridor itu adalah koridor I yang meliputi Kendal -Semarang -Demak sepanjang 48 kilometer, koridor II meliputi wilayah Ungaran (34 km) dan Koridor III di wilayah Pekalongan-Solo Raya-Pati (235 km).
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, pembangunan proyek infrastruktur gas bumi terintegrasi di Jawa Tengah ini merupakan momentum penting untuk mempercepat program konversi energi dari bahan bakar minyak (BBM) ke gas bumi.
Pemerintah berharap pembangunan pipa dari Lapangan Gas Kepodang ke PLTGU Tambak Lorok dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat menghemat biaya energi PLN untuk PLTGU.
"Pembangunan proyek Kalija I ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah dalam mendorong percepatan infrastruktur gas bumi terintegrasi setelah sekian lama proyek ini terhenti. Percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah yang terus meningkatkan alokasi gas bumi untuk domestik," ujarnya.
Proyek ini untuk mendukung rencana rencana alokasi gas domestik mencapai sebesar 4.560 miliar british thermal unit per hari (BBTUD) atau 57,3 persen dari total produksi, sementara pada 2013, alokasi gas bumi domestik sebanyak 3.774 BBTUD atau 52,6 persen.
Pipa gas Kalija yang akan menghubungkan sumber gas Lapangan Kepodang ke PLTGU Tambak Lorok memiliki panjang 207 km dengan pipa 14 inci. Gas yang dialirkan sebanyak 116 juta kaki kubik per hari.
Tidak hanya PLN yang akan merasakan manfaat keberadaan pipa gas ini, melainkan juga industri, komersial, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan rumah tangga.
Pemerintah akan terus meningkatkan alokasi gas domestik sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan meningkatnya penggunaan gas bumi di berbagai wilayah di Indonesia.
"Kementerian ESDM akan mendorong BUMN Gas untuk terlibat secara aktif membangun infrastruktur gas bumi seperti yang telah dengan membangun Pipa Kepodang-Tambak Lorok," katanya.
Pembangunan infrastruktur gas terintegrasi di Jawa Tengah perlu dipercepat mengingat wilayah ini belum mendapat aliran gas secara maksimal. Dengan adanya infrastruktur dan pasokan gas bumi, sektor industri dan ekonomi Jawa Tengah akan tumbuh lebih cepat dengan tingkat daya saing yang semakin kuat.
Pembangunan jaringan pipa transmisi Kalija I harus segera dilanjutkan dengan pembangunan jaringan pipa distribusi di berbagai wilayah Jawa Tengah. Ketersediaan energi murah seperti gas bumi akan mendorong masuknya investasi dan investor ke berbagai sektor industri.
"Pembangunan proyek itu tentunya akan sangat positif bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, khususnya di wilayah Jawa Tengah," kata Menteri ESDM.
Keberadaan pipa gas Kalimantan-Jawa (Kalija) yang akan mengalirkan gas dari lapangan gas Kepodang Jawa Tengah ke PLTGU Tambak Lorok akan menjadikan pembangkit listrik PLN itu menjadi lebih efisien.
Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011, PLTGU Tambak Lorok mengalami inefisiensi Rp 2,1 triliun per tahun akibat kekurangan gas.
Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng menyatakan bahwa ia mendukung PGN untuk segera membangun jaringan distribusi gas di Jawa Tengah.
"Saya pikir positif bagi PGN yang telah siap untuk melakukan pengembangan jaringan pipa distribusi gas bumi dalam rangka percepatan pemanfaatan gas bumi domestik kepada masyarakat," katanya.
Pembangunan proyek infrastruktur gas bumi terintegrasi melalui sistem perpipaan "Kalija" itu memunculkan pro kontra dari pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintak Kota Bontang.
Konsisten menolak
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak kembali menegaskan bahwa dirinya tetap konsisten menolak pembangunan pipa gas Kalija untuk mengalirkan gas dari Kalimantan ke Jawa karena akan bertentangan dengan keinginan daerahnya menjadi pusat energi terkemuka.
"Dalam upaya menjadikan Provinsi Kaltim sebagai pusat energi terkemuka, maka semua sumber daya alam termasuk gas harus diolah dulu di Kaltim. Anda pasti tahu bahwa saya masih konsisten menolak pemipaan gas Kalimantan-Jawa," ujarnya.
Menurut dia, dalam proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan (MP3EI) di wilayah Kaltim, provinsi itu telah ditetapkan sebagai lumbung energi nasional karena terdapat batu bara dan migas yang banyak.
Sesuai konsep yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, maka sumber daya alam yang ada harus diolah dulu di daerah ini untuk dijadikan bahan jadi atau setengah jadi sehingga bukan gasnya di bawa ke Jawa.
Awang mengaku selama ini tidak dilibatkan dalam perencanaan proyek pembangunan pipa gas dari Kalimantan ke Jawa tersebut. Informasi mengenai rencana pembangunan proyek itu malah diketahuinya dari kalangan pers.
Dia mengaku juga sudah mengecek di Dinas Pertambangan Kaltim, tetapi kepala dinas terkait juga mengaku tidak pernah tahu dan tidak pernah dilibatkan.
"Kalau ada informasi pembangunan jaringan pipa gas dari Kalimantan ke Jawa, kami akan telusuri dulu sumber gasnya darimana, kalau memang dari Kaltim, maka kami tetap konsisten menolak," katanya.
Ia mengaku bahwa selama ini Pemprov Kaltim belum mendapat informasi secara tertulis tentang izin pembangunan pipa gas Kalimantan-Jawa, yakni izin ke instansi yang berwenang, tetapi jika ada permohonan izin pihaknya akan menolak proyek itu, apalagi penolakan juga pernah dilakukan ketika rapat di tingkat nasional.
Menurut Awang, proyek pipa gas Kalimantan-Jawa akan merugikan Kaltim yang kini sedang giat-giatnya membangun industri batu bara dan gas, apalagi selama ini Kaltim masih minim menikmati energi dari migas maupun batu bara
Penolakan atas pembangunan infrastruktur pipa gas terintegrasi Kalija itu juga mendapat penolakan dari Wali Kota Bontang Adi Dharma yang wilayahnya "kekuasaannya" menjadi lokasi perusahaan gas milik negara itu.
Ia menyatakan menolak rencana proyek pipa gas Kalija untuk mengalirkan gas dari Bontang, Kalimantan Timur ke Jawa, karena proyek itu akan mengancam perekonomian masyarakat Bontang.
"Proyek pipa gas itu akan mengancam perekonomian di Bontang yang merupakan lokasi dua perusahaan besar, yakni PT Pupuk Kaltim dan PT Badak LNG," ujar Wali Adi Dharma ditemui di sela-sela acara Musrenbang Kaltim.
Selama ini, katanya, sudah banyak kelompok masyarakat di Kota Bontang yang menyampaikan penolakan terhadap proyek pipa gas Kalimantan ke Jawa karena mereka khawatir perekonomian akan terganggu.
"Jadi saya sama halnya dengan Pak Gubernur, juga menolak rencana pemipaan itu, tetapi masalah ini akan kami sampaikan ke Pak Gubernur dulu karena menyangkut proyek nasional," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya H Mahyudin juga angkat bicara terkait rencana pembangunan infrastruktur pipa gas bumi terintergrasi Kalija untuk mengalirkan gas dri Kalimantan ke Jawa.
Anggota DPR asal Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menyatakan tidak setuju rencana proyek pembangunan jaringan pipa untuk mengalirkan gas dari Kalimantan-Jawa.
"Gas itu diolah di Bontang Kaltim sebelum dikirim ke Jawa, terutama untuk menyiapkan energi Kaltim yang memang kekurangan bahan bakar," katan anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim.
Ia mengatakan, proyek tersebut sebanarnya sudah lama direncakan, namun beberapa waktu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menyetujui.
"Saya kira Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak harus mempertanyakan ke Presiden dan nanti juga bisa dibawah ke Komisi VII DPR RI untuk dibahas dengan pemerintah," kata Mahyudin saat dikonfirmasi terkait penolakan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dengan Wali Kota Bontang Adi Darma terhadap proyek tersebut.
Mahyudin yang juga Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi itu menyebutkan, dirinya belum mendengar informasi terkait proyek itu, namun dia mengaku setuju dan mendukung pernyataan Gubernur dan Wali Kota Bontang menolak proyek itu karena akan merugikan Kaltim.
Menurut dia, yang menjadi persoalan adalah bahwa gas dan sumber daya alam Kaltim selama ini terus diangkut keluar menggunakan kapal.
"Jadi kalau Kaltim menolah proyek pipa gas Kalija, maka pengiriman melalui kapal juga harus dihentikan, karena kalau pipanisasi kita tolak sedangkan pengiriman melalui kapal jalan terus apa bedanya, sama saja," ujar Mahyudin.
Kendati menuai pro kontra dan memunculkan penolakan dari pemerintah daerah di Kalimantan Timur, proyek pipa untuk mengalirkan gas dari Kalimantan ke Jawa tahap II nampaknya akan tetap dibangun sesuai dengan rencana, meskipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tak setuju.
"Ini kan rencana program. Itu tergantung yang paling besar. Pertama, ketersediaan sumber gas jangka panjang," ungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo di Bontang, Kalimantan Timur seperti yang dilansir media massa.
Sementara yang kedua adalah permintaan gas yang terus meningkat dari industri dan juga pembangkit listrik di Jawa. Lalu alasan ketiga adalah komersialisasi pipa ini bisa menjadi bisnis yang menarik.
Susilo menegaskan, proyek tersebut dapat terealisasi ketika sudah jelas ada gas yang akan mengalir. Namun hal itu tergantung keekonomian, bangun 20 atau 40 inci dari Kalimantan. "Itu berat kalau gasnya tidak mengalir akan rugi. Itu alasan mereka sepakat untuk membangun," kata Bambang.
Saat ini, kata dia, pengaliran gas bisa memanfaatkan pipa Kalija tahap I yang tersambung dengan lapangan Kepodang milik Petronas ke PLTGU Tambak Lorok.
"Jadi semaksimal mungkin yang ada diberdayakan, jangan sampai rugi," ujarnya. (*)
