Kanwil DJPb salurkan Rp5,62 triliun untuk belanja di Kaltim

Samarinda (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur (Kanwil DJPb Kaltim) menyalurkan anggaran senilai Rp5,62 triliun kepada kementerian/lembaga untuk belanja berbagai kegiatan di Benua Etam.

"Terdapat 41 kementerian/ lembaga dengan 402 satuan kerja (satker) di Provinsi Kaltim. Dari jumlah ini, ada enam kementerian/ lembaga yang nilai penyalurannya cukup besar," ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltim M Syaibani di Samarinda, Senin.

Enam kementerian/ lembaga itu adalah untuk instansi di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan penyaluran yang pihaknya lakukan senilai Rp3,56 triliun, Kementerian Pertahanan dengan realisasi Rp605,75 miliar.

Kemudian, penyaluran kepada Polri baik Polda Kaltim hingga Polres di kabupaten/kota dengan nilai Rp617,54 miliar, untuk instansi di bawah Kemendikbudristek dengan penyaluran sebesar Rp297,9 miliar.

Selanjutnya, penyaluran yang dilakukan kepada institusi di bawah naungan Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp256,4 miliar, dan untuk Kanwil Kementerian Agama dengan penyaluran sebesar Rp290,71 miliar.

Baca juga: BPS: Ekonomi Kaltim dipengaruhi ekonomi global

Ia mengatakan bahwa anggaran yang disalurkan untuk PUPR, paling banyak untuk pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, baik untuk kawasan inti, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, dan kawasan pengembangan.

Realisasi belanja Kementerian PUPR mengalami kenaikan sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan peningkatan didorong oleh lima satker, yakni Satker Pembangunan IKN 2 yang sebelumnya bernama Satker Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang.

Kemudian Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I dan II Provinsi Kaltim, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kaltim, dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Kaltim.

"Meski secara nominal realisasi di Kementerian PUPR dalam pekerjaan di Kaltim tergolong besar, namun secara persentase hanya mencapai 12,3 persen dari total pagu, yakni dengan kegiatan yang didominasi oleh belanja modal," kata Syaibani.

Baca juga: Belanja APBN di Kaltim Januari-Juni 2023 Rp19,97 triliun