Samarinda (ANTARA) - Kinerja belanja dari APBN di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditangani kantor wilayah terkait untuk periode Januari - Juni 2023 mencapai Rp19,97 triliun, atau 28,83 persen dari pagu anggaran sebesar Rp69,25 triliun.
"Realisasi kinerja APBN itu terdiri atas belanja Kementerian/ Lembaga. Kemudian belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)," ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim M. Syaibani di Samarinda, Jumat.
Rincian kinerja belanja APBN di Kaltim itu adalah belanja Kementerian/ Lembaga terhadap sejumlah kegiatan mencapai Rp6,54 triliun, atau sebesar 17,84 persen dari total pagu anggaran di Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp36,67 triliun.
Anggaran yang diserap itu terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, baik untuk kawasan inti, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, dan kawasan pengembangan.
“Pada 2023, kinerja serapan anggaran di Provinsi Kaltim sangat dipengaruhi oleh kinerja satuan kerja proyek pembangunan di IKN, dibuktikan dengan besarnya alokasi anggaran yang dikelola di IKN,” katanya.
Baca juga: Kemenkeu sebut regulasi dana bagi hasil sawit selesai awal Agustus
Sementara untuk belanja TKDD, lanjutnya, anggaran yang telah disalurkan pada periode Januari - Juni 2023 senilai Rp13,43 triliun atau 41,21 persen dari pagu total sebesar Rp32,58 triliun, dengan anggaran didominasi penyaluran dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
TKDD merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN untuk daerah dan desa. Tujuannya, pembiayaan pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah maupun desa.
Khusus untuk anggaran dana desa, Syaibani mengatakan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dipercaya menyalurkan sebesar Rp777,27 miliar untuk 841 desa yang tersebar pada tujuh kabupaten di Kaltim pada 2023.
"Anggaran yang dialokasikan untuk dana desa fungsi utamanya ada dua hal. Pertama, untuk bantuan langsung tunai yang diserahkan kepada warga tidak mampu. Kedua, untuk membiayai kegiatan fisik maupun nonfisik di desa," kata Syaibani.
Baca juga: Bappenas: Anggaran pembangunan IKN capai Rp23,6 triliun di 2023
